Cek Fakta
Suara.com - Irma Suryani Chaniago, politisi Partai Nasional Demokrat mengatakan bahwa pompa air bukan satu-satunya solusi mengatasi banjir. Ia juga menuntut tindakan yang nyata dari Gubernur Anies untuk mengatasi banjir.
Irma menyampaikan pendapat tersebut dalam acara Dua Sisi yang disiarkan TV One, Kamis (27/2/2020). Perempuan ini juga mengatakan bahwa sebagai gubernur Anies Baswedan tidak sepatutnya bersikap defensif dalam menghadapi persoalan seperti banjir.
"Gubernur jangan defense, terima semua masukan. Lakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang menjadi tanggung jawabnya. Jangan lagi bicara soal narasi, komunikasi dengan banjir dan lain sebagainya. Tapi action yang kita butuhkan." jelas Irma.
Dia juga mengkritik bahwa pompa yang selama ini digunakan untuk mengatasi banjir bukanlah satu-satunya solusi.
Baca Juga: Warga Spring Garden Bekasi Jual Murah Rumah Mewah karena Kebanjiran
"Kalau sudah masuk rumah, mau dipompa kayak apapun orang kalinya penuh, mau dipompa ke mana?" kritik Irma.
Sementara itu, pada Desember lalu Anies menyebut bahwa Jakarta memiliki 478 pompa air yang tersebar di 176 lokasi. Jumlah tersebut belum termasuk 122 unit pompa portabel. Ia meyakinkan bahwa seluruh pompa itu akan berfungsi untuk mengantisipasi banjir. Namun, saat banjir melanda Jakarta awal Januari lalu, 76 pompa air mengalami kerusakan akibat terendam banjir.
Geisz Chalifah: Banjir Ini Lebih Banyak Politisasinya daripada Persoalannya
Komisaris Ancol, Geisz Chalifah mengatakan bahwa banjir di Jakarta lebih banyak unsur politisnya daripada masalah utama banjir itu sendiri.
Melansir dari acara Dua Sisi yang ditayangkan TV One pada Kamis (27/2/2020), Geisz menyayangkan pihak-pihak yang membandingkan kebijakan gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya dengan kebijakan gubernur sekarang, Anies Baswedan.
Baca Juga: Geger, Semburan Lumpur Setinggi 15 Meter Muncul di Purwodadi Jawa Tengah
Menurutnya, permasalahan yang dihadapi Anies Baswedan merupakan efek dari kejadian yang terjadi pada era gubernur-gubernur sebelumnya. Seperti pembangunan gedung yang tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
