Infografis
Suara.com - Untuk mengatasi banjir, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan banjir, yakni pembangunan Bendungan Sadawarna dan normalisasi sungai.
Hal ini dikatakannya saat meninjau langsung kondisi banjir di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jabar, Kamis (27/2/2020).
“Semua proyek di Jawa Barat sedang dikerjakan. Selama proses pengerjaan, hujan datang dan itu berlangsung bersamaan, maka tidak bisa dihindari,” kata Kang Emil, sapaan akrabnya.
“Pesannya ke masyarakat bahwa kita semua sedang bekerja, tidak ada yang diam hanya butuh proses waktu saja,” imbuhnya.
Baca Juga: Pemdaprov Jabar Lantik 18 Pejabat Fungsional
Selain dapat mengendalikan banjir, Bendungan Sadawarna dapat digunakan sebagai irigasi, air baku, maupun pariwisata. Jika pembangunan selesai, Bendungan Sadawarna mampu mengendalikan debit air yang mengalir ke 12 kecamatan di wilayah Subang Utara.
“Salah satu yang paling besar sudah disepakati adalah normalisasi, karena pendangkalan ini adalah pangkal dari permasalahan," ucapnya.
"Kita akan terus upayakan, walaupun wilayahnya di kita, tapi proses harus dikoordinasikan. Karena itu, dalam tata kelolanya, air sungai dikelola BBWS melalui Kementerian PUPR,” tambahnya.
Kang Emil pun menyerahkan bantuan sebesar Rp750 juta untuk keperluan logistik warga terdampak banjir di Kabupaten Subang.
Selain itu, Kang Emil dan rombongan meninjau sejumlah lokasi, mulai dari Kampung Kedunggede, lokasi pengungsian di bawah jembatan layang Pamanukan, sampai SMK Darul Marif Pamanukan.
Baca Juga: Pemdaprov Jabar Raih Dua Penghargaan dalam APN 2019
Sampai saat ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar melalui Dinas Sosial (Dinsos) membuka dapur umum dan menurunkan 98 anggota Tagana. Pemda Provinsi Jabar juga menyalurkan bantuan logistik, seperti beras, dan kebutuhan dasar lainnya.
Untuk menangani banjir di Subang, Karawang, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kang Emil sudah memberikan arahan kepada kepala daerah. Selain itu, kata dia, penanganan bencana seperti banjir dilakukan secara berjenjang.
"Kalau dari sisi penanganan, yang namanya provinsi itu, sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah, penanganan kebencanaan sifatnya berjenjang,” imbuhnya.
“Jadi first responder-nya ada di level bupati/wali kota di BPBD tingkat dua. Kalau di level tingkat dua ada kesulitan baru ke level provinsi, sehingga kalau bupati/wali kotanya sudah di depan seperti Pak Ruhimat (Bupati Subang), maka kita bantu untuk logistik dan trauma healing,” tambahnya.
Bupati Subang, Ruhimat, dalam rapat koordinasi (rakor) penanganan banjir Subang, mengatakan, ada 12 kecamatan di Subang Utara yang terendam banjir. Hal ini disebabkan oleh meluapnya Sungai Cipunagara dan jebolnya 17 tanggul sungai.
Ruhimat meminta agar dilakukan upaya konkrit penanganan banjir di Subang, seperti normalisasi sungai dan pembangunan tanggul secara permanen.
“Terkait keberadaan Sungai Cipunagara, kami mengusulkan untuk pemasangan tanggul beton kurang lebih tiga kilometer. Normalisasi sungai yang ada lima anak sungai yang sudah sangat dibutuhkan supaya pembuangan ke pantai bisa lancar,” katanya.
