Suara.com - Guna membantu lulusan SMA/SMK yang kurang mampu agar dapat melanjutkan kuliah, pemerintah melalui Kemendikbud mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Bantuan ini diberikan kepada mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas dan mahasiswa afirmasi.
Selain mahasiswa yang ada di Jawa dan pulau-pulau terdekatnya, bantuan ini juga bisa didapatkan oleh mahasiswa Papua, Papua Barat serta 3T (terdepan, terluar dan tertinggal), tak ketinggalan para anak TKI dan mahasiswa terkena bencana atau kondisi khusus.
Siapa Saja yang Bisa Menerima KIP Kuliah?
- Penerima KIP kuliah adalah siswa SMA/SMK/MA atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus dua tahun sebelumnya.
- Memiliki potensi akademik yang baik dan berasal dari keluarga kurang mampu yang didukung bukti dokumen yang sah.
- Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, diterima di Prodi dengan Akreditasi A atau B di PTN atau PTS. Ada kemungkinan juga untuk calon mahasiswa yang diterima di Prodi dengan Akreditasi C dengan pertimbangan tertentu. Kamu bisa mengecek daftar akreditasi prodi pada tiap kampus dengan membuka laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id.
Apa Saja Syarat Menerima KIP Kuliah?
Baca Juga: Anies Nostalgia, Pimpinan Komisi X DPR Panggil dengan Sebutan Mas Menteri
Siswa bisa mendapatkan KIP Kuliah jika memiliki potensi akademik yang baik di sekolah tapi berasal dari keluarga ekonomi yang kurang mampu. Keterbatasan ekonomi ini dibuktikan dengan dokumen yang sah seperti menerima program bantuan pemerintah.
Siswa dapat menyertakan bukti dokumen seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau tercatat dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Siswa dari panti sosial atau panti asuhan pun bisa mendaftar KIP Kuliah ini.
Jika siswa belum memiliki KIP atau orang tua belum mendapat KKS, pendaftaran KIP Kuliah masih dapat dilakukan selama memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi.
Kriteria tidak mampu secara ekonomi bagi penerima KIP kuliah adalah ketika orang tua siswa memiliki pendapatan kotor gabungan sebesar Rp 4.000.000, atau jika masing-masing anggota keluarga mendapat Rp 750.000 dari jumlah pendapatan kotor gabungan orang tua/wali.
Apa Saja Fasilitas yang Diberikan?
Baca Juga: Melly Goeslaw Ajak Sang Suami Peragakan Busana di Fashion Rhapsody 2020
Ketika mahasiswa memiliki KIP Kuliah dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, maka ia akan dibebaskan dari biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi. Pembebasan biaya tersebut termasuk untuk Ujian Tulis Berbasis Kompetensi (UTBK) dan seleksi lain yang diselenggarakan perguruan tinggi.