Infografis
Suara.com - Pemerintah Indonesia hingga kini terus menggodok rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Bahkan, sejumlah negara telah menyampaikan minat bantu Indonesia pada Ibu Kota baru yang diklaim sebagai bentuk Smart Metropolis.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan beberapa negara akan terlibat dalam pembangunan Ibu Kota baru. Salah satunya adalah Korea Selatan yang telah berkunjung ke Indonesia dan menyatakan kesediannya untuk kerja sama.
"Yang di antara negara-negara tersebut terakhir kemarin saya menerima tamu dari Korea Selatan yang juga sudah memiliki pengalaman dalam membangun Ibu Kota baru yang Smart dan Green City," kata Jokowi di Kantor Presiden, Rabu (26/2/2020).
Dalam hal ini, Jokowi meminta agar payung hukum ihwal pemindahan Ibu Kota segera dirampungkan. Draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Ibu Kota Negara akan disampaikan pada DPR pekan ini.
Baca Juga: DPR Kecewa Anies Tak Rapat Banjir: Rakyat Jadi Korban
"Saya sudah mendengar dari Menteri Bappenas bahwa (rancangan) undang-undangnya sudah selesai dan mungkin akan disampaikan ke DPR akan disampaikan setelah reses. Saya kira ini sebuah apa persiapan yang memang penting agar payung hukum yang dibutuhkan betul-betul sudah siap," kata dia.
Dalam perancangannya, Jokowi meinta agar desain, sistem, tata kelola, hingga otorita Ibu Kota benar-benar diperhatikan. Sehingga, proses pemindahan Ibu Kota bukan sekedar mengolah saja.
"Bahwa kita tidak sekedar mengolah Ibu Kota baru. Biasanya, tapi kita ingin menginstal sistem cara kerja baru yang lebih futuristik, yang lebih fleksibel sehingga kita bisa bekerja lebih lincah, bekerja lebih efisien bekerja lebih cepat dan bekerja lebih efektif," kata Jokowi.
Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Ibu Kota Negara bisa rampung dalam waktu dekat. Sebab, draf tersebut hanya berisi 30 pasal.
"Kalau bisa lebih cepat lebih baik karena cuma 30 pasal kan," kata Suharso di Kompleks Istana Presiden pada Rabu (19/2/2020).
Baca Juga: Anies dan Kang Emil Tak Hadir Rapat Bahas Banjir, DPR: Tak Punya Hati
