Banyak Penolakan, Dalih Pemerintah Prioritaskan Evakuasi WNI di World Dream

Selasa, 25 Februari 2020 | 21:57 WIB
Banyak Penolakan, Dalih Pemerintah Prioritaskan Evakuasi WNI di World Dream
Kapal pesiar World Dream berlayar usai serah terima awak asal Indonesia dengan kapal TNI-AL (Foto HO World Dream)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pemerintah Indonesia kini fokus dengan proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kapal World Dream.

Evakuasi terhadap 188 anak buah kapal (ABK) itu lebih didahulukan karena kapal tersebut ditolak oleh sejumlah negara.

Hal itulah yang menjadi alasan bagi pemerintah mengevakuasi WNI di kapal World Dream terlebih dahulu ketimbang WNI di kapal Diamond Princess.

Kapal tersebut ditolak sejumlah negara lantaran dikhawatirkan menularkan virus corona.

Baca Juga: Hadapi Dampak Virus Corona, Pemerintah Kasih Rp 72 Miliar ke Influencer

"Karena itu mohon untuk yang Dream World ini betul-betul menjadi konsentrasi karena ditolak di mana-mana. Kami sebagai pemerintah wajib memperhatikan yang tertolak di mana-mana ini," ucap Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (25/2/2020).

Terawan menyebut, 188 WNI itu akan dipindahkan ke Kapal Perang Perang RI (KRI) Soeharso pada Rabu (26/2/2020) pukul 10.00 WIB. Dari sana, mereka akan diangkut menuju Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu untuk dikarantina selama 14 hari.

"Oh ya besok, kira-kira besok jam 10 itu bisa kapal ke kapal. Iya (dibawa ke Pulau Sebaru)," kata dia.

Sementara itu, Terawan mengklaim jika pemerintah masih bernegosiasi dengan pemerintah Jepang soal evakuasi 78 WNI di kapal Diamond Princess.

Dia mengatakan, pemerintah Jepang masih memberi bantuan logistik lantaran kapal itu kekinian bersandar di Pelabuhan Yokohama, Jepang.

Baca Juga: Khawatir Virus Corona, JK Pastikan PMI Bagi 50 Juta Masker ke Masyarakat

"Kalau yang ini kan masih di Jepang diurusi oleh pemerintah Jepang meskipun letaknya di kapal tapi ini kan di wilayah Jepang, dan oleh pemerintah Jepang tidak dibiarkan gitu saja. Logistik juga diberi apapun juga diberi," papar Terawan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI