Suara.com - Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut tim penindakan telah menyita sejumlah dokumen maupun alat komunikasi dalam penggeledahan di Kantor Hukum Rahmat Santosa dan Partners di Surabaya, Jawa Timur. Penggeledahan juga dilakukan di sebuah rumah di sebuah rumah di Surabaya.
Ali mengatakan barang-barang yang disita diduga ada kaitannya dengan kasus yang menyeret eks Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono dalam kasus suap dan gratifikasi perkara di MA Tahun 2011-2016.
"Penyidik juga menemukan beberapa dokumen yang kami anggap terkait dengan berkas perkara serta alat komunikasi, juga kemudian bagian nantinya akan dilakukan penyitaan," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2020) malam.
Dalam penggeledahan tersebut, tim KPK juga mencari informasi keberadaan tersangka yang kekinian masih buron. Dimana keduanya pun kini telah menjadi buronan KPK.
Baca Juga: Sebut Keberatan Kompol Rossa Salah Alamat, KPK: Harusnya ke Polri
"Dilakukan penyitaan baik untuk berkas perkara ataupun nanti ada hubungannya dengan keberadaan dari para tersangka lebih lanjut, yang nanti bisa ditindaklanjuti oleh penyidik KPK," ujar Ali.
Penyidik kata Ali, bakal terus melakukan pencarian terhadap Nurhadi. Ia memastikan info terkait keberadaan buronan KPK bakal ditindaklanjuti oleh penyidik.
"Ya ini saya kira terus di upayakan pencarian itu, ke berbagai tempat yang kemudian itu tentunya berdasarkan data yang kami miliki untuk ditindaklanjuti. Termasuk informasi yang masuk, diterima penyidik KPK. Dan langsung ditindaklanjuti menuju tempat-tempat itu namun memang ternyata belum mendapatkan," tutup Ali.
Untuk diketahui, adapun dugaan lokasi yang dilakukan penggeledahan dengan nama kantornya Rahmat Santoso merupakan adik dari istri Nurhadi, Tin Zuraida.
Selain Nurhadi dan Rezky, Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HS) belum juga dilakukan penahanan oleh KPK sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (16/12/2019) lalu.
Baca Juga: Dalih Salah Alamat, Nurhadi dan Menantu Ngaku Belum Terima SPDP dari KPK
Para tersangka tersebut kekinian masih berstatus buronan KPK. Ketiganya juga sudah dicekal tidak boleh bepergian keluar negeri sebagaimana telah diminta oleh KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.