Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyinggung soal politik uang atau money politik di Pilkada.
Dia menyebut, politik transaksional itu masih dilakukan sejumlah calon kepala daerah, caleg, hingga pimpinan parpol.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johny G Plate turut mengomentari hal tersebut. Dia menegaskan, partainya bakal memecat kadernya yang melakukan politik uang saat gelaran Pilkada.
"Kalau itu dilakukan dan ketahuan, yang pertama dipecat pasti. Kan sampai saat ini itu tidak terjadi. Yang ada adalah biaya politik harus pasang bilboard, baliho, dikerjakan bersama-sama," kata Johny di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020).
Baca Juga: Khawatir Ada Politik Uang dalam Pemilihan Wagub Jakarta, DPRD Gandeng KPK
Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut mengatakan, Partai NasDem adalah partai tanpa mahar. Dia mengkalim jika partainya melakukan kerja politik tanpa mahar secara konsisten.
"NasDem kan politik tanpa mahar, yang kami lakukan tanpa mahar secara konsisten," kata dia.
Johny menyebut, Partai NasDem selalu mengawasi rekrutmen pada tingkat eksekutif dan legislatif dengan pakta integritas. Dirinya menambahkan, partainya memunyai komitmen kuat untuk menerjemahkan dan meningkatkan kualitas demokrasi.
"Yang salah satu biaya politik yang paling besar adalah mahar politik. Kalau itu bisa dipangkas, maka yang ada adalah biaya politik lainnya yang memang dibutuhkan: sosialisasi, dan seterusnya," katanya.
Sebelumnya, Mahfud mengatakan untuk saat ini money politic bukan menyasar kepada DPRD tetapi ke pimpinan partai. Ia menyebut politik uang itu sebagai mahar calon kepala daerah.
Baca Juga: Pengamat Nilai Pemilihan Wagub DKI Rawan Politik Uang
"Ini terus terang saja, begitu. Apa betul? Ya betul, ya betul lah. Wong sudah dimuat di koran begitu," kata Mahfud saat membuka Workshop Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKSI) di Grand Paragon Hotel, Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat, Senin (24/2/2020).
