Infografis
Selain itu, 68 persen responden disebutnya memiliki kekhawatiran adanya politik uang atau money politik dalam lingkup DPRD DKI saat pemilihan. Sementara 8 persen yakin anggota Parlemen Kebon Sirih tersebut akan independen dan 24 persen menyatakan ragu.
Karena itu, mayoritas responden mendorong dilakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test secara terbuka. Prosesnya juga harus disiarkan secara langsung ke masyarakat luas.
"DPRD DKI Jakarta memiliki tanggungjawab untuk menyebarluaskan informasi penting yang sedang berlangsung. Selain itu wajib mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat Jakarta," pungkasnya.
Baca Juga: Urung Bertemu Soal Cawagub, Gerindra dan PKS Malah Saling Tuding
