Infografis
Suara.com - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono menyoroti unjuk rasa ratusan orang yang mengangkat tema Aksi 212 Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI di dekat kawasan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/2/2020).
Pihak Istana, kata dia mengharapkan konteks tuntutan yang bawa massa gabungan dari FPI, GNPF dan PA 212 sesuai dengan realitas di masyarakat.
"Demo 212 ya demo aja itu kan hak konstitusional warga negara, katanya bersuara memberikan pendapat pasal 28 ya, bagus-bagus aja, diharapkan demonya bersubstansi," ujar Dini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2020).
Dia pun meminta agar peserta aksi tersebut bisa menyuarakan pendapatnya di depan umum secara edukatif, bukan bersifat provokatif.
Baca Juga: Aksi 212 di Dekat Istana, Ratusan Polantas Dikerahkan Atur Lalin
"Kalau memang demo-demo, apa yang menjadi keberatan disampaikan secara edukatif juga bukan hanya sekadar provokasi ramai-ramai akhirnya tawuran," ucap dia.
Lebih lanjut Dini menyebut aksi unjuk rasa yang digelar PA 212, GNPF dan FPI bisa menjadi catatan pemerintah.
"Kalau mau demo enggak apa-apa, itu kan jadi catatan juga buat pemerintah, oh itu ada ketidaksenangan nih, apa isunya, bagus juga kalau itu harus menjadi perhatian pemerintah," katanya.
Sebelumnya, Ketua PA 212 Slamet Maarif menyinggung ihwal peran penguasa soal keterkaitan soal masalah korupsi. Jika penguasa terlibat, dia meminta rakyat untuk melakukan revolusi.
"Kalau ternyata penguasa terlibat jadi skenario besar korupsi di Indonesia, kami akan tuntut segera revolusi, revolusi, revolusi takbir!," kata Slamet Maarif di atas mobil komando.
Baca Juga: Dukung Aksi 212 Berantas Mega Korupsi, Mahfud MD: Supaya Ada Tekanan Publik
Slamet menyebut, tindak pidana korupsi kekinian sudah merajalela. Dia mengatakan, tersebut berbanding terbalik dengan zaman-zaman sebelumnya.
