Suara.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terjun ke lokasi aksi demonstrasi bertajuk 'Aksi 212 Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI'. Namun, perwakilan dari KPAI itu bukan ikut aksi dengan massa 212 yang lain, melainkan dalam bentuk pengawasan.
Komisioner KPAI Jasra Putra mengatakan tengah melakukan pengawasan. Diketahui, aksi tersebut berlangsung di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jakarta Pusat.
"Terkait demo 212 di Patungkuda, saya sedang melakukan pengawasan dilapangan," ujar Jasra Putra kepada Suara.com, Jumat (21/2/2020).
Jasra Putra juga mengirimkan tiga foto terkait pegawasan aksi tersebut. Dalam foto yang pertama nampak ada anak-anak diduga diajak oleh orangtuanya untuk ikut aksi di Jalan Medan Merdeka Barat.
Baca Juga: KPAI Minta Siswa Perekam Aksi Kekerasan Guru di SMA 12 Bekasi Dilindungi
Kemudian pada foto berikutnya Jasra Putra yang mengenakan kemeja lengan panjang itu tampak mengawasi jalanya aksi tersebut.
Kemudian pada foto yang terakhir nampak anak-anak yang menggunakan peci sedang duduk-duduk. Anak-anak itu ada yang merokok hingga mengaku belum makan.
Berdasarkan keterangan yang didapat dilapangan, Jasra Putra menyebut anak-anak yang ada di lokasi aksi 212 ini kebanyakan sudah putus sekolah.
Tidak hanya itu, anak-anak tersebut juga mengaku tidak tahu aksi yang dilakukan setelah salat Jumat ini.
"Anak merokok, ada yang belum makan, dan rata-rata putus sekolah. Mereka setelah saya tanya tidak tahu juga tuntutan aksi," jelasnya.
Baca Juga: Pemerintah Berencana Pulangkan Anak WNI Eks ISIS, KPAI: Negara Harus Hadir
Diketahui, sejak pukul 13.30 WIB massa telah tiba di lokasi aksi unjuk rasa. Dalam aksi 'Aksi 212 Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI' tersebut mereka turut menyinggung isu-isu korupsi kekinian.
Bahkan, nama Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok turut disinggung oleh massa aksi. Massa tak rela jika eks Gubernur DKI Jakarta yang juga mantan terpidana itu menjadi pejabat di tubuh Pertamina.
“Pertamina adalah milik rakyat, kami tidak rela Ahok jadi komisaris,” kata Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara saat orasi di atas mobil Komando.
Marwan menuding jika Ahok terlibat pada kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Namun, hal tersebut tidak dibuka secara gamblang di muka publik.
“Ahok punya 6 sampai 10 kasus lagi. Ahok siap menjadi presiden Indonesia. Partai pendukung pemerintah boleh takut sama Ahok tapi kita rakyat Indonesia berjuang Ahok diadili,” kata Marwan Batubara.