Suara.com - Tahanan politik Papua, Surya Anta Ginting sangat kecewa dengan ketidakseriusan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang membuat pengadilan dirinya ditunda dua kali. Baginya, ini membuktikan bahwa dirinya ditangkap atas dasar politik, bukan melanggar undang-undang.
Surya Anta mengatakan indikasi ini sudah muncul sejak awal penangkapan enam aktivis Papua di Jakarta akhir Agustus tahun lalu, hingga kini JPU tidak bisa menghadirkan pelapor dan saksi.
"Ini menunjukkan bahwa aparatur negara ini lebih suka menangkap orang, lebih suka mendakwa orang, tetapi tidak mampu membuktikannya," kata Surya di PN Jakpus, Kamis (20/2/2020).
Menurutnya, dua pasal terkait tuduhan makar dan pemufakatan jahat saat aksi damai dan pengibaran bendera bintang kejora di depan istana negara 28 Agustus 2019 yang didakwakan kepadanya tidaklah gampang dibuktikan karena tidak ada alat bukti yang kuat.
Baca Juga: Digebuki saat Wawancara Polisi, Jurnalis LKBN Antara Malah Jadi Tersangka
"Dasar hukumnya tidak terpenuhi, pihak kepolisian dan kejaksaan mau menggatok-gatokkan, cocoklogi antara yel-yel, lagu dan bendera, padahal semua itu sudah ada dari dulu," tegasnya.
Menurutnya selama aksi berlangsung mahasiswa dan aktivis Papua di Jakarta selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian hingga aksi berakhir damai.
Bahkan Kapolres Jakarta Pusat kata dia, sempat menawarkan makan malam usai aksi, namun tak mereka terima demi etika.
"Jadi semua berjalan smooth damai, lah kok bapak Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian menyatakan bahwa tangkap orang-orang itu," tanya Surya.
Surya Anta kemudian menduga penangkapan 6 aktivis Papua termasuk dirinya adalah cara Presiden Joko Widodo untuk menjaga elektabilitas politiknya dan membungkam gerakan masyarakat Papua yang menuntut referendum.
Baca Juga: Sodomi Tiga Anak, Polisi Ciduk Anak Buah Mami Hasan Ketua Gay Tulungagung
"Itu instruksi politik untuk mengamankan nama baik Jokowi di hadapan oposisinya, karena pihak oposisi berkali-kali mendapatkan pasal makar, lah kok ini tidak mendapatkan pasal makar kan," katanya.