Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga berpotensi tidak dibahas. Kendati begitu peluang untuk tetap berlanjut juga tetap ada.
Willy mengatakan keputusan tersebut nantinya baru akan diambil dengan melihat kekuatan politik yang ada. Apakah banyak didukung Dewan melalui fraksi atau justru sebaliknya. Diketahui, kekinian RUU Ketahanan Keluarga sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas)
"Prolegnas itu kan ada usulan dari fraksi dan anggota. Nah itu kan usulan dari anggota. Apakah lanjut atau tidak itu nanti tergantung pertarungan politik di DPR. Kalau banyak yang menolak dia kemudian tidak akan dibahas, politik itu kan ruang pertarungan," kata Willy kepada wartawan, Kamis (20/2/2020).
"Itu tergantung dari proses politik siapa yang lebih dominan. Kalau lebih dominan itu mengusung dia akan menang. Kalau tidak maka kemudian dia akan terpeti-es-kan dengan sendirinya," sambung Willy.
Baca Juga: RUU Ketahanan Keluarga, DPR: Homoseksual Ganggu Masa Depan Umat Manusia
Untuk diketahui, RUU Ketahanan Keluarga menuai polemik usai pasal-pasalnya yang dinilai terlalu mencampuri urusan privat suatu keluarga.
Willy mengungkapkan mengapa akhirnya RUU tersebut sampai masuk ke menjadi salah satu RUU di prolegnas. Sebab, lanjut dia, pengusul RUU Ketahanan Keluarga bersikeras agar RUU inisiatif mereka masuk daftar prolegnas.
Namun, Willy enggan menyebut fraksi mana saja yang usul. Tetapi ia mengakui jika RUU tersebut ikut diusulkan oleh sejumlah anggota DPR di lintas fraksi.
"Ya waktu itu ada beberapa anggota dan fraksi dari beberapa partai yang memang ngotot untuk masuk. Ya saya selaku pimpinan Baleg itu ada hal yang bisa di-publish ada yang tidak. Tapi itu inisiatif perorangan, ada lima orang anggota ikut menandatangani dan beberapa fraksi," kata Willy.
Untuk diketahui, lima anggota DPR yang ikut mengusulkan RUU Ketahanan Keluarga yang kini masuk dalam daftar prolegnas di antaranya, Sodik Mudjahid dari Fraksi Partai Gerindra, Ali Taher dari Fraksi PAN, Endang Maria dari Fraksi Paryai Golkar, serta dua anggota dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa.
Baca Juga: Pernyataannya Tuai Polemik, DPR Minta Kepala BPIP Tak Lagi Bicara ke Media
