Infografis
Suara.com - Polemik rencana pembangunan hotel di Taman Ismail Marzuki (TIM) telah sampai ke DPR RI hingga berujung rencana pemanggilan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.
Terkait itu, salah satu parpol pendukung Anies di Pilkada 2017 menyarankan pada Gubernur Jakarta untuk memenuhi panggilan tersebut dan menjelaskannya pada wakil rakyat di Senayan.
“Kalau di panggil Pak Anies hadir, jelaskan," kata Anggota DPRD fraksi Gerindra Syarif saat di konfirmasi, Kamis (20/2/2020).
Menurut Syarif, masalah tersebut muncul karena kurangnya komunikasi antara PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penggarap proyek revitalisasi TIM dengan para seniman. Jika sudah ada penjelasan yang lancar, maka ia menyebutnya polemik akan selesai.
Baca Juga: Bendungan Katulampa Siaga III, Anies: Air Sampai Jakarta Siang Nanti
“Saya mengatakan (Jakpro) kurang intens komunikasinya kepada para Seniman,” jelasnya.
Karena itu, ia meminta agar Anies bersama Jakpro harus membangun komunikasi dengan para seniman TIM. Setelah komunikasi berjalan baik, Syarif yakin akan ada jalan keluar yang bisa disepakati bersama.
"Saya menyarankan pemprov berkomunikasilah dengan seniman,” pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi X DPR RI berencana memanggil Gubernur Anies Baswedan, pimpinan DPRD Jakarta, dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk mengklarifikasi proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) yang dilakukan oleh BUMD PT Jakpro.
Keputusan itu diambil dalam rapat dengar pendapat antara Komisi X dengan Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/2/2020).
Baca Juga: Viral TikTok Gubernur Ganjar, Ridwan Kamil dan Anies, Siapa Paling Jago?
Ketua Komisi X Syaiful Huda mengatakan, berdasarkan keluhan yang disampaikan seniman saat itu, mereka sepakat untuk memanggil Anies, DPRD DKI, dan PT Jakpro untuk menghentikan sementara proyek revitalisasi TIM sebelum menemui titik terang.
"Komisi X mendukung upaya moratorium revitalisasi tim, komisi X akan memanggil Gubernur DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan PT Jakpro," kata Syaiful Huda di Komisi X DPR RI, Jakarta, Senin (17/2/2020).
