Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menggelar rapat koordinasi antar kementerian/lembaga di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2020). Rakor tersebut membahas soal kebijakan transformasi subsidi elpiji.
Pantauan Suara.com, rapat tersebut dimulai pada pukul 14.00 WIB. Rapat digelar secara tertutup.
Selain Muhadjir, tampak hadir Kepala BPS Suhariyanto, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Kementerian Sosial Andi ZA Dulung dan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah III Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kemendagri Eduard Sigalingging serta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu publik dihebohkan dengan rencana pemerintah yang akan mencabut subsidi elpiji 3 kg. Terkait hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa subsidi elpiji 3 kg tidak akan dicabut, sebagaimana pemberitaan yang beredar di masyarakat.
Baca Juga: Supaya Subsidi Elpiji 3 Kg Tepat Sasaran, Pengamat Energi Usulkan Ini
"Subsidi elpiji tiga kilogram tidak dicabut karena sudah ditetapkan dalam APBN. Yang benar, subsidi harus tepat sasaran,” kata Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (24/1/2020).
Menurut dia, tepat sasaran yang dimaksud adalah elpiji 3 kg atau biasa disebut gas melon diperuntukkan hanya bagi masyarakat miskin, sesuai dengan tulisan yang tertera pada setiap tabungnya.
Terkait hal itulah, saat ini pemerintah melalui Ditjen Migas sedang mematangkan mekanisme distribusi, yaitu skema tertutup.
Melalui distribusi tertutup itu, diharapkan subsidi gas melon bisa disalurkan secara tepat sasaran, yakni hanya diberikan kepada yang berhak yaitu masyarakat tidak mampu.
Baca Juga: Buka Wacana Cabut Subsidi Gas Elpiji 3 Kg, Menteri ESDM Dicecar DPR
