Infografis
Suara.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, draf Rancangan Undang-Undang Ibu Kota bisa rampung dalam waktu dekat. Sebab, draf tersebut hanya berisi 30 pasal.
"Kalau bisa lebih cepat lebih baik karena cuma 30 pasal kan," kata Suharso di Kompleks Istana Presiden pada Rabu (19/2/2020).
Untuk itu, pemerintah akan segera mengirim Surat Presiden (Surpres) beserta draf RUU Ibu Kota Negara ke DPR pada pekan depan. Namun, dia tidak merinci subtansi draf RUU tersebut lebih jauh.
"Mudah-mudahan minggu depan ya. Nantilah belum bisa saya share," sambungnya.
Baca Juga: Penajam Paser Utara, Ibu Kota Baru Banjir 1,9 Meter, Jembatan Roboh
Suharso mengatakan, secara garis besar draf tersebut berisi pengelolaan kawasan ibu kota. Mulai dari pengelolaan hingga strukturnya.
"Ya garis besarnya mengenai pengelolaan, strukturnya gitu. Pokoknya nanti deh, nanti saya akan bikin sosialisasinya seperti apa, saya tidak berani karena baru dengan presiden. Pasti saya bagi nanti," katanya.
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengemukakan, dalam RUU Ibu Kota Baru akan ada badan otorita ibu kota yang mengelola pembangunan ibu kota. Tak hanya itu, Jokowi mengemukakan kemungkinan ibu kota baru masih berada di bawah administratif Provinsi Kalimantan Timur.
Namun pembahasan mengenai ibu kota baru akan menjadi provinsi baru atau masih berada di Provinsi Kalimantan Timur, diserahkan kembali kepada DPR.
"Tapi ini pembahasan di dewan, masih bisa berubah. Saya titip ke Bappenas, fleksibilitas organisasi, kecepatan di situ artinya tidak seperti organisasi-organisasi yang ada seperti ini, wilayah administratif."
Baca Juga: Bangun Ibu Kota Baru, Jokowi Gandeng 3 Tokoh Dunia
