Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengusulkan kepada Menteri Agama Fachrul Razi, menerbitkan fatwa pernikahan lintas kelas ekonomi.
Menurut Muhajir, fatwa itu bisa menjadi solusi mencegah meningkatnya angka kemiskinan.
Awalnya, Muhajir memaparkan data angka rumah tangga miskin di Indonesia saat ini sudah mencapai 5 juta keluarga dari sekitar 57 juta keluarga.
"Rumah tangga Indonesia 57.116.000, yang miskin 9,4 persen, itu sekitar 5 juta. Kalau ditambah status hampir miskin itu 16,8 persen, sekitar hampir 15 juta," kata Muhajir saat sambutan di pembukaan rapat kerja kesehatan nasional 2020 di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).
Baca Juga: Desak Menag Dicopot, Warganet Minta #GusNadirMenag Gantikan Fachrul Razi
Dia mengatakan, meningkatnya angka kemiskinan juga segaris lurus dengan naiknya jumlah anak penderita stunting.
"Miskin itu, nah di situlah sumber penyakit tadi, stunting, segala macam yang sebagian besar di bagian miskin ini.”
Sebagai solusinya, mantan Mendikbud itu memintan Menag Fahrul Razi menerbitkan fatwa agar orang miskin menikah dengan orang kaya, begitu pun sebaliknya.
![Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi dalam acara pembukaan rapat kerja kesehatan nasional 2020 di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020). [Suara.com/Stephanus Aranditio]](https://media.suara.com/pictures/original/2020/02/19/28289-menteri-koordinator-bidang-pembangunan-manusia-dan-kebudayaan-muhajir-effendi.jpg)
"Di Indonesia ini kan ada ajaran agama yang kadang-kadang disalahtafsirkan, kalau mencari jodoh yang setara, apa yang terjadi? Orang miskin cari juga sesama miskin. Akibatnya ya terjadilah rumah tangga miskin baru, inilah problem di Indonesia," kata dia.
"Maka mbok disarankan sekarang dibikin, Pak Menteri Agama bikin fatwa yang miskin wajib cari yang kaya, yang kaya cari yang miskin," kata Muhajir menegaskan.
Baca Juga: Menag Fachrul Razi: Gus Sholah Tokoh Seluruh Agama
Selain itu, dia juga terus menginisiasi wacana sertifikasi pranikah agar tidak memunculkan keluarga miskin baru di Indonesia.
"Program ini sudah dilakukan di negara maju seperti Singapura, Korea, Malaysia, program pra nikah, intinya jangan sampai keluar miskin baru.”
Nantinya, pasangan yang belum kuat secara ekonomi harus mengikuti program kartu pra kerja yang diwacanakan Presiden Jokowi.
