Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, bahwa Fraksi Gerindra bakal mencermati lebih dalam terhadap Rancangan Undang-Undang atau RUU Ketahanan Keluarga seiring dengan isi sejumlah pasalnya yang menuai kontroversi.
Sebab, kata dia, usulan RUU tersebut merupakan inisiatif dari perorangan dan bukan menjadi usulan fraksi. Adapun anggota DPR Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid menjadi salah satu pengusul dengan empat anggota DPR lainnya di lintas fraksi.
"Tentunya RUU Ketahanan Keluarga itu adalah usulan perseorangan, bukan usulan dari fraksi, yang nantinya akan kita sama-sama cermati. Kita juga tidak ada pengen ada undang-undang yang kemudian nanti menuai kontroversial yang menurut beberapa kalangan ada beberapa hal yang perlu dicermati. Oleh karena itu nanti kita sama-sama cermati niat baik dari kawan-kawan yang mengusulkan undang-undang ini secara perseorangan," ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).
Menurut dia, nantinya Fraksi Gerindra juga akan melakukan daftar inventarisasi masalah untuk mengetahui pasal-pasal mana saja yang menjadi perhatian publik hingga menimbulkan polemik.
Baca Juga: RUU Ketahanan Keluarga, DPR: Homoseksual Ganggu Masa Depan Umat Manusia
"Usulan ini kan pada periode yang lalu, dan baru kemudian akan disinkronisasi sekarang dan ini akan kita sama-sama cermati dan sama-sama membuat daftar inventarisasi masalahnya," ujar Dasco.
Sebelumnya, RUU Ketahanan Keluarga menuai kontroversi, karena pasal-pasalnya dinilai terlampau mengatur urusan privat publik, seperti hubungan dan orientasi seksual.
Dalam Pasal 74 ayat 3 draf RUU Ketahanan Keluarga misalnya, terdapat sejumlah hal yang disebut sebagai penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual itu, dinilai menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis keluarga.
Bahkan, Pasal 86 mengamanatkan agar publik melaporkan anggota keluarganya yang melakukan penyimpangan seksual kepada badan penanganan ketahanan keluarga.
Nantinya, anggota keluarga yang mengalami penyimpangan seksual tersebut akan diberi tindakan oleh badan ketahanan keluarga.
Baca Juga: Ini Sederet Tantangan Perempuan yang Melemahkan Ketahanan Keluarga
Tindakan itu berupa rehabilitasi, sebagaimana dimuat dalam Pasal 85. Rehabilitasi itu mencakup sosial, psikologis, bimbingan rohani, serta rehabilitasi medis.
