Infografis
Suara.com - Publik ramai-ramai mengkritik sekaligus menolak omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, masyarakat bisa mengajukan usulan terkait hal tersebut kepada DPR RI.
Pemerintah secara resmi telah menyerahkan draf Omnibus Law RUU Ciptaker kepada Ketua DPR RI Puan Maharani pada enam hari lalu. Artinya DPR RI segera membahas RUU tersebut.
"Kalau ada kekeliruan menurut masyarakat atau ada punya pendapat yang berbeda, itu bisa disampaikan dalam pembahasan di DPR," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).
Baca Juga: Geram Namanya Dicatut Pemerintah, KASBI: RUU Cilaka Tak Demokratis
Apabila Omnibus Law RUU Ciptaker sudah ada di tangan DPR RI, maka masyarakat yang tidak setuju sudah mendapatkan forum untuk mengajukan masukan.
"Nanti ada RDPU, kemudian ada pembuatan daftar inventarisasi masalah atau DIM, yang dibuat oleh masing-masing fraksi. Itu bisa disalurkan ke sana," ujarnya.
"Itu perlunya dibahas di DPR, jadi rakyat ikut aktif ya, membahas.”
Salah tik
Omnibus Law RUU Cipta Kerja kembali menuai polemik. Hal ini dikarenakan di dalam Pasal 170 menyebutkan bahwa pemerintah pusat memungkinan mengubah ketentuan undang-undang dengan menggunakan peraturan pemerintah (PP).
Baca Juga: Perubahan Pasal UU Pers di RUU Cilaka, AJI: Masa Orba Bisa Terulang
Terkait isi yang tertuang dalam draf RUU Cipta Kerja itu, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menegaskan bahwa PP tidak dapat mengubah undang-undang.
