Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengklaim ada salah ketik dalam draf Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Sebab, dalam salah satu pasal tersebut tertulis jika pemerintah berwenang mengubah Undang-Undang melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Mahfud menilai salah ketik merupakan hal biasa. Dalam artian, masyarakat diberi ruang untuk memantau naskah tersebut secara jeli.
"Kan itu tidak apa-apa sudah biasa, kekeliruan itu. Itu sebabnya rakyat diberikan kesempatan untuk memantau DPR dan memantau naskahnya. Oleh karena rakyat diberi kesempatan maka rakyat bisa tahu dan seperti anda tahu diberi kesempatan untuk tahu dan memperbaiki," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/2/2020).
Mantan Ketua MK itu menyebut ada keliru ketik dalam draf RUU Cipta Kerja itu. Untuk itu pemerintah kata Mahfud, akan mengubah poin peraturan pemerintah bisa mengubah undang-undang kembali ke asas hukum yang berlaku.
Baca Juga: Indonesia Jadi Host Piala Dunia Basket, Jokowi Minta Persiapan Dimatangkan
"Salah ketik sebenarnya. Artinya seharusnya keliru, kan tadi udah disepakati kalau kembali ke dasar teori ilmu perundang-undangan. Bahwa yang bisa mengubah undang-undang itu hanya undang-undang," jelasnya.
Kekinian, draf tersebut masih bisa diperbaiki. Dalam prosesnya, DPR yang akan merevisi ihwal keliru ketik tersebut.
"Kalau itu terketik keliru itu nanti bisa diperbaiki dalam proses di DPR. DPR bisa mengubahnya, rakyat bisa mengubahnya, mengusulkannya. Namanya RUU Demokratis itu masih bisa diperbaiki selama masa pembahasan dan sekarang sudah dimulai proses penilaian masyarakat. Silahkan aja dibuka," kata Mahfud.
Dalam RUU yang sebelumnya bernama Cipta Lapangan Kerja itu dalam Bab XIII Pasal 170 Ayat 1, disebutkan jika dalam rangka percepatan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) berdasarkan Undang-undang ini pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-undang yang tidak diubah dalam Undang-undang ini.
Selanjutnya, dalam ayat (2) diperjelas bahwa Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Baca Juga: BEM UI Kecam Sikap Jokowi yang Tak Prioritaskan Masalah HAM
Dalam ayat (3) disebutkan bahwa Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah pusat dapat berkonsultasi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
