Infografis
Suara.com - Nagara Institute memublikasikan hasil mengenai tren praktik dinasti politik sebagai dampak oligarki partai.
Hasil riset Nagara Institute menunjukkan, sebanyak 17,22 anggota DPR RI periode 2019 – 2024 berkelindan dengan sosok-sosok yang sebelumnya sudah berkecimpung dalam dunia politik maupun jabatan publik.
Dengan demikian, secara kalkulatif, persentase itu menunjukkan sedikitnya 99 orang dari 575 anggota DPR hasil Pemilu 2019 memunyai hubungan dengan pejabat publik atau disebut sebagai bagian dari dinasti politik.
![Nagara Institute memublikasikan hasil mengenai tren praktik dinasti politik sebagai dampak oligarki partai, di Ruang Indonesia Raya, Hutan Kota Plataran, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020). [Suara.com/Novian Ardiansyah]](https://media.suara.com/pictures/original/2020/02/18/62649-nagara-institute-2.jpg)
Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faisal, dalam acara publikasi hasil riset di Ruang Indonesia Raya, Hutan Kota Plataran, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020), mengatakan jumlah tersebut meningkat bila diperbandingkan dengan hasil pemilu dua periode sebelumnya.
Baca Juga: Bantah Dinasti Politik, Jokowi Janji Tak Akan Kampanye untuk Gibran
"Ada tren kenaikan praktik politik dinasti. Pemilu 2009 ditemukan 27 kasus. Pemilu 2014 ada 51 kasus. Fakta ini tentu menjadi catatan khusus bagi kualitas pemilu Indonesia," kata Akbar Faisal.
Nasdem paling banyak
Dalam pemetaan lanjutan hasil riset tersebut, kata Akbar, Fraksi Partai Nasdem terbanyak memunyai anggota DPR yang terpapar praktik dinasti politik.
"Partai Nasdem menempati peringkat teratas dalam persentase anggota legislatif yang terpapar dinasti politik. Dari 59 kursi DPR yang didapat Nasdem, ada 20 orang atau 33,90 persen terpapar politik dinasti,” kata dia.
Pada posisi kedua, anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga banyak terpapar dinasti politik, yakni 31,58 persen.
Baca Juga: Gibran Soal Dinasti Politik Jokowi di Solo: Saya Bisa Saja Kalah
Selanjutnya, Partai Golkar (21,18 persen); Partai Demokrat (18,52 persen); Partai Amanat Nasional (18,18 persen); Partai Gerindra (16,67 persen), dan terakhir PDIP (13,28 persen).
