Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut data tahanan politik Papua yang diserahkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) berisikan nama-nama yang tidak jelas. Menanggapi hal itu, Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho menilai nama-nama tapol Papua yang tercantum bukan hanya sekedar kumpulan huruf.
Fajar mengatakan kalau Mahfud tidak patut menyampaikan hal tersebut apalagi selaku menteri. Apalagi menurutnya nama-nama yang tertera itu bukan hanya sekedar rangkaian tulisan.
"Padahal nama-nama tersebut bukan sekedar huruf dan tulisan, mereka adalah warga negara yang selayaknya mendapatkan perlindungan dari negara," kata Fajar saat dihubungi, Selasa (18/2/2020).
Fajar kemudian mengungkit saat bertemu Mahfud untuk menyerahkan data tapol Papua itu di kampusnya. Kata ia, tidak ada satupun tanggapan yang disampaikan Mahfud kepadanya.
Baca Juga: BEM UI Berang Mahfud MD Bilang Data Tapol Papua Nggak Jelas
"Dalam pertemuan itu Prof Mahfud juga telah melihat dokumen yang kami berikan, tapi tidak ada tanggapan yang langsung diberikan kepada kami," tuturnya.
Untuk diketahui, Menkopolhukam Mahfud MD kembali melontarkan pernyataan kontroversial terkait data rakyat Papua yang menjadi korban tewas maupun tahanan politik.
Mahfud menyebut data yang diserahkan BEM UI, Senin (17/2/2020) hanya dua lembar sehingga tidak jelas.
Sebelumnya, saat menanggapi data sama yang didesakkan pengacara cum aktivis HAM Veronica Koman serta Amnesty International Australia, Mahfud menyebutnya "sampah."
"Di UI kuliah umum tentang Pancasila, lalu saya dititipi, ini (dokumen) titipan dari Veronica Koman. Dokumennya hanya ini, coba di-close up," kata Mahfud MD di Jakarta, Senin.
Baca Juga: Kemenpora harus Sukseskan PON 2020 di Papua
Hal tersebut disampaikannya seusai Pertemuan Koordinasi Membangun Sinergi Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Pembangunan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta.
Perwakilan BEM UI yang menyerahkan, kata dia, menyampaikan bahwa dokumen tersebut sama dengan yang pernah diserahkan Veronica kepada Presiden Joko Widodo saat di Australia.
"Hanya ini katanya. Lo, kalau cuman kayak gini, ini daftar nama orang yang tidak jelas. Pasti polisi sudah punya kalau yang kayak gini," katanya sembari menunjukkan lembaran dokumen yang dimaksud.
