Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau agar Maqdir Ismail, pengacara tersangka Nurhadi segera melaporkan keberadaan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) itu yang telah berstatus buronan.
Hal itu disampaikan KPK menyusul pernyataan Maqdir yang diketahui pernah menyebut Nurhadi berada di Jakarta.
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri meminta Maqdir bisa memberikan informasi jika mengetahui keberadaan Nurhadi yang kini masih misterius.
"Silakan Pak Maqdir datang ke KPK dan laporkan, serta infokan ke kami di mana posisi tersangka (Nurhadi) yang disampaikan katanya ada di Jakarta, sehingga pasti penyidik KPK akan tindak lanjuti," kata Ali saat dikonfirmasi, Selasa (18/2/2020).
Baca Juga: Kasus Supriyono, KPK Geledah Kantor DPRD Tulungagung dan Sita Dokumen
Terkait informasi itu, Ali mengatakan, KPK bisa menjerat orang yang dianggap telah menyembunyikan tersangka dalam kasus korupsi. Penindakan hukum terhadap pihak yang sengaja menyembunyikan keberadaan koruptor itu bisa dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Ali menyebutkan, kategori dalam hal ini masuk dalam kasus perintangan penyidikan.
"Kami ingatkan ke semua pihak, sembunyikan orang-orang yang kami cari dengan sengaja tentunya maka itu dilarang oleh ketentuan UU bahwa yang merintangi penyidikan itu diancam UU dengan Pasal 21 UU Tipikor," kata dia.
Diketahui, KPK telah menetapkan Nurhadi sebagai tersangka suap dan gratifikasi perkara di MA tahun 2011-2016.
Namun, sepanjang penyidikan kasus ini, Nurhadi beberapa kali mangkir dalam pemanggilan sebagai tersangka. Bahkan, KPK telah menetapkan status Nurhadi sebagai buronan.
Baca Juga: KPK Sebut Laporan Tetangga Novel ke Dewi Tanjung Sudah Masuk Penyelidikan
Dalam kasus ini, KPK juga telah menetapkan menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
