Infografis
Suara.com - Anggota Ombudsman RI Alvin Lie mengaku prihatin dengan nasib para Juru Ketik. Mereka menjadi orang yang disalahkan atas kekeliruan pengetikan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Melalui akun Twitter @alvinlie21, Alvin Lie mengomentari tanggapan Menko Polhukam Mahfud MD atas kekeliruan tersebut. Ia merasa iba dengan nasib juru ketik yang dijadikan kambing hitam.
"Alangkah malangnya nasib juru ketik. Dokumen kebijakan pemerintah yang dikecam publik, mereka yang disalahkan," kata Alvin seperti dikutip Suara.com, Selasa (18/2/2020).
Menurut Alvin, alasan yang digunakan dengan menyalahkan ketikan sudah berulang kali dilakukan. Terlebih saat suatu dokumen menjadi sorotan hingga memantik polemik.
Baca Juga: Penajam Paser Utara, Ibu Kota Negara Baru Kebanjiran
"Berulang kali 'salah ketik' digunakan sebagai alasan oleh pejabat terkait," ungkap Alvin.
Dalam RUU Cipta Kerja tersebut, disebutkan presiden memiliki kewenangan mengubah UU melalui PP. Aturan tersebut tertuang dalam BAB XIII Ketentuan Lain-lain RUU Cipta Kerja Pasal 170.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam) Mahfud MD membela diri ketika ditanya mengenai hal itu. Ia berdalih ada kekeliruan dalam pengetikan dokumen tersebut.
"Mungkin itu keliru ketik. Kalau isi undang-undang diganti dengan PP (peraturan pemerintah) diganti dengan perpres itu tidak bisa,” kata Mahfud di Balai Purnomo Prawiro, Universitas Indonesia pada Senin (17/2/2020).
Berikut bunyi Pasal 170"
Baca Juga: Tidak Ada Kapok-kapoknya! Pedagang Hewan Liar di China Siap Jualan Lagi
Pasal 170
Ayat (1)
Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini.
Ayat (2)
Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Ayat (3)
Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
