Infografis
Suara.com - Sebuah analisis pencemar laut di Asia menunjukkan bahwa masyarakat Malaysia adalah konsumen individu terbesar kemasan plastik, ujar kelompok aktivis lingkungan WWF.
Mereka mendesak pemerintah membatasi penggunaan plastik sekali pakai dan bekerja dengan perusahaan untuk mendanai dorongan daur ulang, seperti dilansir The Star Malaysia.
Laporan WWF tentang plastik mengamati China, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam - yang menyumbang 60 persen dari perkiraan 8 juta ton plastik yang memasuki lautan dunia setiap tahun.
Pengamatan itu fokus pada konsumsi rumah tangga pada barang dengan kemasan plastik, dan menemukan bahwa enam negara itu mengkonsumsi 27 juta ton pada 2016.
Baca Juga: Kantong Plastik Sekali Pakai Bakal Dilarang, Apa Kata Pedagang Pasar?
Secara global volume limbah plastik yang masuk ke lautan diperkirakan bisa naik empat kali lipat antara 2010 dan 2050, artinya laut bisa lebih banyak berisi plastik dibandingkan ikan pada pertengahan abad, laporan itu mencatat.
Sementara itu, emisi karbon yang terkait dengan plastik - dari produksi hingga pembakaran - mencapai 860 juta ton pada 2019, lebih besar dari gabungan emisi tahunan Thailand, Vietnam dan Filipina, tambah mereka.
Malaysia menempati peringkat tertinggi dalam soal konsumsi plastik kemasan per kapita per tahun di antara enam negara tersebut, yaitu sekitar 16,8 kg per orang, diikuti oleh Thailand pada 15,5 kg.
Thomas Schuldt, koordinator WWF bidang ekonomi sirkular plastik, mengatakan orang Malaysia mengkonsumsi paling banyak plastik karena mereka termasuk masyarakat berpenghasilan tinggi.
"Ada banyak pengiriman makanan dengan kemasan plastik - tetapi selain itu, ada juga banyak produk sehari-hari yang dibeli di supermarket," kata Schuldt yang berbasis di Kuala Lumpur.
Baca Juga: Pedagang Pasar Jakarta Dilarang Pakai Kantong Plastik Mulai Juli 2020
Di Asia ada banyak negara yang pertumbuhan ekonomi dan populasinya tumbuh dengan cepat dan memiliki kota-kota berpenduduk padat di sepanjang pantai, namun layanan dan infrastruktur pengolahan tidak memadai.
