Infografis
Suara.com - Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) seksi atau Jalur IV Payakumbuh-Pangkalan mendapat penolakan dari warga dua nagari yang berada di Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
Penolakan tersebut dilakukan dua warga dari Nagari Taeh Baru dan Nagari Koto Baru Simalanggang.
"Meski menolak pembangunan jalan melewati kampung mereka, namun bukan berarti warga di dua nagari tersebut anti terhadap pembangunan," tulis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Sumbar berdasarkan keterangan pers yang diterima Covesia-jaringan Suara.com pada Minggu (16/2/2020).
Seorang Ninik Mamak Nagari Taeh Baru, Maspendrial Datuk Pobo menjelaskan, keberatan disampaikan karena rencana pembangunan jalan tol persis di wilayah kawasan padat penduduk. Dia mencatat, ada 20 rumah yang dihuni 30 Kepala Keluarga (KK) dan terpaksa dihancurkan akibat adanya pembangunan jalan tol itu.
Baca Juga: Tekan Angka Kecelakaan, HK Beri Buku Panduan Mudik di Tol Trans Sumatera
Selain itu, pembangunan jalan tol juga melintasi lahan produktif, pemakaman umum, dan tempat pertemuan warga.
"Rata-rata lahan yang akan dibangun jalan tol tersebut merupakan tanah milik bersama atau kaum yang tidak dapat dijual atas persetujuan satu kepala keluarga saja dan pembangunan jalan tol tersebut," ujarnya.
Sikap serupa juga disampaikan masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang. Seorang tokoh masyarakat Jasriman mengatakan, pihak perencana pembangunan telah melakukan pematokan rencana rute pembangunan tanpa sepengetahuan warga. Akibatnya, jalan tol yang melewati nagari mengakibatkan 30 rumah hancur. Padahal, 30 rumah tersebut tersebut dihuni oleh 90 KK.
"Kami berharap pembangunan jalan tol dipindahkan pada daerah yang tidak padat penduduk dan lahan yang tidak produktif karena jika tetap dipaksakan pembangunan jalan tol tersebut di nagari kami, akan menimbulkan masalah baru di tengah-tengah masyarakat," ujarnya pula.
Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Walhi Sumbar Yoni Candra mengatakan pihak penanggungjawab dan pelakasana harus sesegara mungkin mengevaluasi rencana pembangunan jalan tol tersebut.
"Dan jangan sekali-kali melakukan paksaan dengan mengunakan kekerasan dalam bentuk apa pun terhadap warga yang menolak pembangunan jalan tol yang melewati lahan mereka seperti yang terjadi beberapa tempat seperti Pulau Jawa dan beberapa jalur di Pulau Sumatera," katanya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Akan Resmikan 3 Ruas Tol Trans Sumatera
Yoni mengemukakan, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk memaksakan kehendak terhadap masyarakat yang menolak.
