Infografis
Orang yang bersangkutan dinilai tak layak memimpin BPIP lantaran sempat mencetuskan desertasi mengenai legalitas perzinahan saat pacaran.
"Sekarang dia (Dr. Wahyudi) jadi Ketua Badan Pengawal Pancasila, ini sedang terjadi dan tidak ada yang dikarang-karang oleh Ustaz Alfian Tanjung," katanya.
Dengan didapuknya Wahyudi sebagai Ketua BPIP, pemerintah dinilai secara perlahan membangun proses-proses berpaham komunis.
Lebih lanjut, pria yang menegaskan dirinya sebagai Ustaz Alfian Tanjung tersebut membahas soal "polisisasi" yang terjadi di pemerintahan sekarang. Baginya, kebanyakan pemimpin sebuah lembaga independen negara berasal dari tokoh yang berlatar belakang polisi.
Baca Juga: Zidane: Waspada, City Bakal Habis-habisan di Liga Champions Musim Ini
Begitu pula dengan fenomena jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Disebutkan mereka yang mencalonkan diri sebagai gubernur atau wali kota berasal dari kalangan polisi. Itulah yang disebut sebagai tindakan polisasi dalam rezim komunisme.
"Ada 80 persen calon daripada Pilkada, serentak per 23 September 2020 adalah polisasi. Kalau polisi-polisi sudah jadi gubernur, wali kota. Nanti 2021, 2022, 2023 tidak ada lagi Pilkada. Akan ditetapkannya Plt (pejabat sementara) yang menetapkan Menteri Dalam Negeri," ungkapnya.
Untuk itu, ia mengatakan, "Kalau anda lihat, teori komunisme, akan terjadi polisasi, maka negara itu sedang menuju rezim komunis".
Tindakan polisasi dan rekrutmen besar-besaran kian menunjukkan bawah Indonesia mendorong terbentuknya rezim PKI.
"Jadi polisasi semua, maka negara kita akan menjadi NKRI (Negara Kepolisian Republik Indonesia). Itu artinya, negara komunis Indonesia. Negara yang didominasi polisi, itu negara komunis. Silakan diperiksa di seluruh dunia," kata laki-laki dalam video, memungkasi.
Baca Juga: Dikecam, Rektor Perintahkan 60 Mahasiswi Buka Celana saat Menstruasi
Sejak dibagikan, rekaman soal klaim pemerintah menganut paham komunis telah disaksikan lebih dari 24,5 ribu kali.
