Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut bakal menyambut baik 238 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijemput dari Wuhan, China telah selesai menjalani observasi di Natuna, Kepulauan Riau. 16 orang di antaranya merupakan warga Jakarta.
Mereka bakal dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing pada Sabtu 15 Februari. 16 orang itu akan pulang ke Jakarta dan kembali ke keluarganya.
"Kami akan menyambut siapapun, baik warga negara Indonesia maupun bukan warga negara Indonesia," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020).
Anies menuturkan, Pemprov DKI akan menerima soal data hasil pemantauan warga Jakarta yang dikarantina selama 14 hari di Natuna. Informasi ini akan dijadikan acuan untuk memantau warganya bersama Dinas Kesehatan ketika sudah kembali pulang ke depannya.
Baca Juga: Hits: Kasus Corona Covid-19 di China Naik Drastis, Bahaya Seks saat Haid
"Jadi data-datanya ada, dan lokasi-lokasi tempat mereka dipantau ketat juga ada," jelasnya.
Selain itu, pihaknya akan tetap memantau dengan berkomunikasi selama 16 warga itu sudah beraktifitas. Ia juga meminta kepada warga DKI jika ada yang merasakan gejala corona, segera melaporkan ke pihak kesehatan agar segera ditindaklanjut.
"Kami akan monitoring, bagi mereka yang pulang juga, nanti Kita akan komunikasi untuk memastikan mereka betul-betul aman," pungkasnya.
Sebelumnya, 238 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijemput dari Wuhan, China beberapa waktu lalu hampir menyelesaikan masa observasinya di Natuna, Kepulauan Riau. Seluruhnya sejauh ini telah dinyatakan sehat tak terjangkit virus corona.
Setelah masa observasi selesai, seluruh WNI itu akan dikembalikan kepada keluarganya masing-masing. Jelang kepulangannya ini, Pemerintah Pusat melakukan koordinasi untuk pematangan rencana.
Baca Juga: Dokter Meninggal Akibat Kelelahan di China Disebut Panutan, Warganet Marah
Rapat ini dilakukan di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Pertemuan dihadiri oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dan Kementerian Kesehatan.