Infografis
Suara.com - Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus bertanggung jawab atas imbas revitalisasi Monumen Nasional (Monas) yang menuai polemik. Anies disebut-sebut tak hanya melakukan kebohongan tapi juga pencurian.
Dedek melalui cuitan di akun Twitternya @Uki23, menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal 191 pohon di Monas yang semula digunduli beralih fungsi menjadi furnitur.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak jelas arahnya, padahal pohon-pohon di Monas merupakan cagar budaya orang Indonesia yang harus dilindungi.
"Pohon di Monas, cagar budayanya rakyat se-Indonesia, ditebang diam-diam, untuk dijadikan meubel. Gak jelas siapa yang diuntungkan," cuit Dedek, seperti dikutip Suara.com, Jumat (14/2/2020).
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Larang Ondel-Ondel Ngamen di Jalan
Tindakan tersebut, kata Dedek, menandakan bahwa Pemprov DKI telah melakukan kebohongan kepada publik di balik proyek revitalisasi Monas.
Selain itu, kebijakan tersebut merupakan aksi pencurian aset pemerintah. Maka dari itu, Anies menjadi orang yang harus bertanggung jawab atas kekisruhan ini.
"Buat saya, ini bukan cuma kebohongan, tapi juga pencurian. Pak Gubernur adalah yang paling bertanggungjawab," imbuhnya.
Untuk diketahui, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Heru Hermawanto membantah batang kayu yang sudah ditebang itu akan dijual. Ia menyebut pohon itu dimanfaatkan untuk keperluan peralatan mebel atau furnitur.
“Kalau itu biasanya disimpan atau dimanfaatkan untuk membuat bangku atau furnitur,” ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta Rabu (12/2/2020).
Baca Juga: Korban Tewas Corona Tembus 1.489, Total 64.000 Penduduk Dunia Terinfeksi
Meski sudah jadi berbagai peralatan, Heru tak mengetahui nantinya furnitur itu akan dijual atau langsung dipakai Pemprov DKI. Pemanfaatannya nanti menjadi kewenangan pemilik aset.
