Infografis
Suara.com - Pemprov DKI Jakarta akan melarang pengamen Ondel-ondel. Aturan ini akan dibuat dengan merivisi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2015 tentang Pelestarian Budaya Betawi.
Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta Iwan Hendri Wardana mengatakan penggunaan ondel-ondel sebagai alat untuk mengamen di pinggir jalan tak pantas. Sebagai orang Betawi, Iwan mengaku sakit hati melihatnya.
“Ondel-ondel itu jelas kalau dibuat untuk mengamen atau mengemis, itu menyakitkan hati, melukai orang yang memiliki etnis Kebetawian termasuk saya,” ujar Iwan di Balai Kota DKI Jakarta Kamis (13/2/2020).
Meski demikian, ia menyebut Pemprov DKI Jakarta belum bisa menindak pengamen Ondel-ondel sejauh ini. Menurutnya penentuan sanksi bagi oknum ini masih dalam pembahasan bersama pihak-pihak terkait.
Baca Juga: Anggaran Bamus Betawi Tak Masuk APBD 2020, Lulung Siap Pakai Uang Sendiri
“Apakah pengamen ditindak? Itu akan dirapatkan dengan Satpol PP hari ini,” jelasnya.
Ia sendiri selaku Kepala Disbud menyatakan yang dilakukan pihaknya adalah melestarikan kebudayaan Betawi yang sesuai dengan budaya yang ada. Sementara kegiatan mengamen bukan bagian dari pelestarian budaya melainkan mengganggu ketertiban umum.
"Jadi, kami lebih mengintensifkan kegiatan yang bersifat memfasilitasi para seniman dan sanggar, bukan orang mengamen,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sedih melihat banyak ondel-ondel untuk ngamen di pinggir jalan Ibu Kota. Nantinya larangan untuk warga ngamen dengan menggunakan ondel-ondel akan tertuang dalam peraturan daerah.
Diketahui, DPRD Jakarta bersama Pemprov DKI akan merevisi Perda nomor 4 tahun 2015 tentang Pelestarian Budaya Betawi.
Baca Juga: 3 Top Lifestyle: Tas Paling Hits di 2019, Soto Betawi Go Internasional?
Sekda DKI Jakarta Saefullah menuturkan, pertunjukan rakyat Betawi itu harus ditampilkan di acara yang memiliki makna khusus. Dengan demikian, kata Saefullah, budaya Betawi akan memiliki nilai dan terus lestari.
"Kehadirannya harus elegan. Di tempat acara yang punya makna, baik khidmat maupun kemasyarakatan," ujar Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).
