Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut dokumen data tahanan politik Papua yang diberikan aktivis Papua Veronica Koman hanya sampah. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai kalau Mahfud MD itu seharusnya sadar menjadi pelayan publik bukan pelayan presiden.
Asfinawati mengatakan bahwa apa yang disampaikan Mahfud tersebut tidak mencerminkan seperti pelayanan rakyat yang sejatinya bekerja untuk kepentingan publik. Menurut ia Mahfud seharusnya paham kalau ia bukan semata-mata hanya menjadi pembantu Jokowi saja.
"Pernyataan ini bukan sikap seorang pelayan publik yang bertindak untuk kepentingan publik," kata Asfinawati saat dihubungi, Rabu (12/2/2020).
"Jabatan menteri itu bukan pembantu presiden esensinya, tapi pembantu rakyat, bekerja agar harapan rakyat yang kesepakatannya ada dikonstitusi itu tercapai," sambungnya.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Data Tapol Papua Sampah, Warganet: Sakit
Lagi pula Asfinawati memandang kalau Mahfud hanya menafsirkan pemikiran Jokowi seolah enggan membaca data tahanan politik Papua itu. Kalau misalkan penafsirannya benar, Asfinawati malah menganggap Mahfud sedang memberikan sinyal kalau kepedulian Jokowi terhadap rakyat hanya sebuah citra belaka.
"Padahal Jokowi saat mau jadi presiden selalu blusukan. Artinya kalau pernyataan Mahfud benar, dia sedang membuka kedok presiden kalau blusukan, yang artinya mendengarkan keluhan rakyat hanya pencitraan bohong-bohongan," pungkasnya.
Sebelumnya, Mahfud MD menyebut dokumen data tahanan politik Papua yang diberikan aktivis Papua Veronica Koman adalah sampah. Dokumen itu diberikan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat melawat ke Australia.
Mahfud menyebut jika dokumen itu tidak penting. Mahfud di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa, mengaku tidak mengetahui apakah dokumen tersebut benar-benar sudah diserahkan langsung kepada Kepala Negara.
Mahfud menyebutkan bahwa banyak warga yang berebut untuk menyerahkan surat ke Jokowi saat warga bersalaman dengan Kepala Negara.
Baca Juga: Veronica Koman Sebut 2 Tuntutan Masyarakat Sipil Papua untuk Pemerintah RI
"Saya tahu surat seperti itu banyak. Orang berebutan salaman, kagum kepada Presiden, ada yang kasih map, amplop, surat gitu, jadi tidak ada urusan Koman atau bukan. Kita tidak tahu itu Koman apa bukan," kata dia.
