Infografis
Suara.com - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menuding jika data yang dihimpun Amnesty International Australia bersama aktivis sekaligus pengacara HAM Veronica Koman sebagai sampah.
Data tersebut berisi nama-nama rakyat Papua yang menjadi tahanan politik. Selain itu, terdapat pula data warga sipil Papua yang tewas karena konflik bersenjata dengan TNI - Polri.
Menanggapi hal tersebut, Veronica berpendapat jika pernyataan Mahfud sebagai sinyal bobroknya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
"Pernyataan ini memberikan sinyal makin suramnya penegakan HAM di era saat ini. Saya kira kata-kata Pak Mahfud bukan 'belum menerima data' kan," kata Veronica kepada Suara.com, Rabu (12/2/2020).
Baca Juga: Dokumen Sampah Tapol Papua Veronica Koman, Menurut Mahfud MD
Veronica menyebut, Mahfud sebelumnya juga pernah membuat pernyataan yang dapat melukai hati rakyat Papua. Maka, Veronica tak heran dengan pernyataan 'sampah' yang keluar dari mulut Mahfud.
"Mengingat beliau sebelumnya sudah pernah mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati rakyat yaitu bahwa tidak ada satu pun pelanggaran HAM di era Jokowi, jadi sebetulnya tidak terlalu mengagetkan ketika pernyataan seperti ini juga muncul dari beliau," katanya.
Dengan begitu, Veronica berpendapat jika pernyataan Mahfud akan memperdalam luka masyarakat bumi Cendrawasih. Sebab, pemerintah hanya menganggap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai sampah.
"Namun tetap sangat disayangkan, mengingat ini akan memperdalam luka orang Papua. Boro-boro dapat keadilan, untuk diakui adanya pelanggaran saja pun tidak, malah dianggap sampah," ujar Veronica.
Sebelumnya, Mahfud MD menyebut, banyak orang yang mengirim surat pada Jokowi saat itu. Untuk itu, Mahfud mengaku jika pemerintah belum menerima data dari Veronica Koman.
Baca Juga: Veronica Koman Beri Data soal Papua untuk Jokowi, Mahfud MD: Sampah
"Kalau tentang (Veronica) Koman itu saya tahu surat seperti itu banyak. Orang berebutan salaman, kagum kepada Presiden, ada yang ngasih map, amplop surat gitu. Jadi tidak ada urusan Koman apa bukan, kami ndak tahu Koman apa bukan. Setiap surat kami bawa, kan suratnya banyak," kata Mahfud di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (11/2/2020).
