Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat bersama sejumlah menteri dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) membahas soal dana desa, stunting, dan masalah kemiskinan. Dalam rapat, mereka sepakat pengoptimalan penyaluran dana desa sehingga lebih tepat sasaran dan membantu pengurangan persoalan stunting dan kemiskinan.
Ma'ruf mengatakan seluruh kementerian terkait bakal kerja sama untuk mewujudkan keinginan program prioritas pemerintah.
"Kami sepakat melakukan evaluasi hal-hal yang memang belum tepat sasaran, supaya lebih tepat, lebih sesuai dengan keinginan program nasional," kata Ma'ruf di Grand Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (11/2/2020).
Ma'ruf menuturkan, penggunaan dana desa yang tepat sasaran dapat menghindari adanya penyaluran dana ke arah yang nyatannya tidak dibutuhkan. Ia berharap penyaluran dana desa itu justru bisa membantu program pemerintah.
Baca Juga: Mobil Hybrid Suzuki Tunggu Petunjuk Teknis Pemerintah
Saat ini pemerintah tengah berusaha untuk mengalokasikan anggaran dana desa dengan total Rp 400 triliun hingga 2024.
"Programnya itu seperti yang dibutuhkan desa itu apa, kekurangannya apa, jangan sampai butuhnya ini, programnya yang lain, jadi kita sesuaikan," ujarnya.
Sementara untuk masalah stunting, Ma'ruf menuturkan bahwa semua pergerakannya ada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tingkat stunting di Indonesia pada 2019 berada di angka 27,67 persen.
Sedangkan target Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2024 angka stunting turun menjadi 14 persen. Ma'ruf menuturkan bukan hal yang mudah sehingga menurutnya mesti kerja keras.
"Karena target itu sangat emosional. 14 persen dari 27 persen itu bukan sesuatu yang mudah, karena itu kita harus bekerja keras," pungkasnya.