Infografis
Suara.com - Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengaku tak percaya bila aktivis dan pengacara Hak Asasi Manusia Veronica Koman menyerahkan data tahanan politik (tapol) Papua langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Canberra, Australia.
Ferdinand mencurigai Veronica Koman telah melakukan propaganda demi kepentingan pribadi mencairkaan dana operasional.
Hal itu disampaikan oleh Ferdinand melalui akun Twitter miliknya @ferdinandhaean2. Ferdinand meminta agar semua pihak berhati-hati.
"Saya tidak percaya klaim Veronica Koman. Waspada propaganda menyesatkan untuk cari uang. Klaim untuk mencairkan operasional," kata Ferdinand seperti dikutip Suara.com, Selasa (11/2/2020).
Baca Juga: Harga Bawang Putih Tembus Rp 70.000 Per Kilogram, Normalnya Rp 27.000
Menurut Ferdinand, tidak mudah bagi seorang sipil menemui Jokowi bahkan hingga menyerahkan data-data. Terlebih Veronica Koman pada akhir 2019 telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagai provokator aksi kerusuhan di Papua.
"Tidak semudah itu bertemu presiden dan Jokowi tahu status Veronica DPO negara," ungkapnya.
Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Senin (10/2/2020), Veronica menyebut telah menyerahkan dokumen tapol Papua. Dokumen tersebut diserahkan kepada Jokowi melalui tim Veronica yang berada di Canberra.
Dokumen tersebut, kata Veronica, memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenakan pasal makar, yang saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia.
Sejak Desember 2018, para gubernur, bupati, pimpinan gereja, pimpinan adat, akademik, aktivis dan mahasiswa telah memohon kepada Presiden Jokowi untuk menarik pasukan dari Nduga. Veronica mengklaim permintaan itu tidak pernah diindahkan pemerintah pusat.
Baca Juga: Kasus Jebak PSK Belum Usai, Andre Rosiade Dipanggil MK Gerindra
Jokowi diketahui sedang melakukan kunjungan kerja ke Australia sejak Jumat (7/2/2020) dan dijadwalkan kembali ke tanah air pada Senin (10/2/2020).
