Infografis
Suara.com - Pemprov DKI Jakarta langsung bereaksi setelah Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka mengizinkan ajang balap mobil listrik formula E digelar di Monumen Nasional (Monas).
Deputy Director Communications Formula E Jakpro, Hilbram Dunar mengatakan pembasahan dilakukan hari ini terkait putusan itu. PT Jakarta Properindo (Jakpro) selaku penyelenggara bersama Dinas terkait sudah mulai berkoordinasi soal trek ini.
"Rapat di balai kota bersama semua dinas terkait dan stakeholder," ujar Hilbram saat dihubungi, Senin (10/11/2020).
Selain penentuan trek, pihaknya juga mempersiapkan hal lain seperti promosi, pra-event, dan faktor penunjang lainnya. Namun, ia menyatakan saat ini yang menjadi prioritasnya adalah penentuan trek.
Baca Juga: Formula E Boleh Ngebut di Monas, Anies Dilarang Keras Lakukan Ini
"Semua persiapan berjalan paralel bersamaan, Tapi memang fokus utama di pembuatan track," katanya.
Sesuai ketentuan dari Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), balapan formula E harus digelar di jalan raya. Meski demikian, kualitas lintasannya lebih rendah dari balapan formula 1, yakni grade 3.
"Intinya balap mobil listrik Formula E harus di sirkuit jalanan," imbuh dia.
Sebelumnya, Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka telah mengubah keputusannya terkait penyelenggaraan gelaran ajang balap mobil listrik formula E. Kini, gelaran tersebut bisa dihelat di kawasan Monumen Nasional (Monas).
Monas sendiri merupakan bagian dari kawasan Medan Merdeka. Rencana lintasan yang awalnya dibuat berkenaan dengan ikon kota Jakarta ini sempat dilarang karena Monas sebagai cagar budaya tak boleh di utak-atik.
Baca Juga: Komisi Pengarah Ubah Keputusan, Monas Bisa Jadi Lintasan Formula E?
"Informasi tentang surat Komrah tanggal 7 Februari tersebut betul. Dalam surat tersebut Komrah menyetujui Formula E di kawasan Taman Medan Merdeka," kata Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama saat dikonfirmasi, Senin (10/2/2020).
Setya berujar, gelaran tersebut bisa dihelat dikawasan Monas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Salah satunya, mematuhui Undang-Undang Cagar Budaya.
