Infografis
Suara.com - Merujuk pada nilai kemanusiaan, Komnas HAM meminta pemerintah memulangkan 660 eks kombatan ISIS ke Indonesia. Namun, ada syarat-syarat yang harus dicatat agar mereka tidak membahayakan.
Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam mengatakan, pemerintah harus memilah sejumlah kategori. Mulai dari mereka yang menjadi agitator, ideolog, dan yang hanya terpapar paham saja.
"Syaratnya apa? Diteliti secara baik mana yang kombatan, mana yang tempenor, mana yang agitator, mana yang ideolog, mana yang dulu melakukan kekerasan dan sebagainya. Mana yang terpapar saja, harus ada kategorisasi," kata Choirul di kawasan Senayan, Sabtu (8/2/2020).
Choirul menambahkan, jika eks kombatan tersebut hanya sebatas simpatisan, program deradikalisasi menjadi solusi. Hal tersebut disinyalir mampu mencegah orang lain untuk melakukan tindakan serupa.
Baca Juga: Usai Ikut Deradikalisasi, Pasutri WNI Malah Jadi Bomber ISIS di Filipina
"Untuk orang-orang yang masuk kategorisasi terpapar, dan ikut-ikutannya kecil banget ya ada program deradikalisasi secara sosial," sambungnya.
"Kemudian manfaat mereka jika nilai-nilai ISIS itu bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia, nilai Pancasila, nilai kemanusiaan, agar apa? Mencegah orang lain untuk keluar dan bergabung dengan organisasi ISIS atau sejenisnya," tambahnya.
Jika nantinya banyak WNI eks kombatan ISIS merupakan agitator, Choril meminta pemerintah mengadili secara terbuka. Hal itu guna mengantisipasi agar tak ada tindak terorisme berbalut agama.
"Ketika ternyata ada banyak kombatan, agitator, harus diadili dengan terbuka. Akuntabel gitu ya biar masyarakat tahu kalau perilaku mereka yang mohon maaf menggunakan agama agar seolah-olah ini berdasarkan agama ternyata perilakunya itu biadab. Bunuh orang diviralkan nusuk orang di viralkan, itu kan jauh dari nilai kemanusiaan," tutup Choirul.
Baca Juga: Soal WNI Eks ISIS, Ganjar Menolak, Ridwan Kamil Siap Menerima Asal Insaf
