Infografis
Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain mengkritik pengangkatan Yudian Wahyudi sebagai kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka) Yogyakarta itu dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala BPIP, Rabu (5/2/2020).
Tengku Zulkarnain menyebut Yudian Wahyudi pernah menjadi promotor disertasi doktor yang membahas tentang seks di luar nikah. Ia mengungkapkan bahwa disertasi tersebut pernah dipersoalkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Tak hanya itu, Tengku Zul juga mengungkit pelarangan cadar bagi mahasiswa UIN saat Yudian menjadi rektor di sana.
Baca Juga: Gara-gara Virus Corona, Perusahaan Perakit iPhone Kini Produksi Masker
Hal tersebut disampaikan Tengku Zul dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, @ustadtengkuzul, Jumat (7/2/2020).
"Prof Yudian Wahyudi diangkat Jokowi menjadi Ketua BPIP. Bagaimana mungkin promotor disertasi doktor tentang bolehnya seks di luar nikah yang pernah ditegur keras oleh MUI Pusat, dan pernah melarang cadar di UIN Yogya digaji besar untuk mengajari Pancasila?" cuit Tengku Zulkarnain.
Ia juga melampirkan tautan berita dari JPNN.com yang menjabarkan lima alasan MUI menolak disertasi mahasiswa UIN tersebut.
Pantauan Suara.com, cuitan Tengku Zul itu telah mendapatkan 215 retweet dan 727 likes hingga Jumat malam.
Untuk diketahui, Yudian Wahyudi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Rabu (5/2/2020) pukul 15.00 WIB. Ia menggantikan posisi pelaksana tugas (Plt) Kepala BPIP Hariyono.
Baca Juga: KSP Klaim Hingga Kini Indonesia Masih Aman dari Virus Corona
Penunjukan Yudian Wahyudi sebagai kepala BPIP itu atas dasar ajaran nilai-nilai Pancasila yang ia berikan di kampusnya, salah satunya dengan membentuk Pusat Studi Pancasila.
Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor Bidang II UIN Suka Sahiron Syamsuddin. Ia mengungkapkan, Jokowi secara langsung menunjuk Yudian sebagai kepala BPIP yang baru.
Adapun pertimbangan yang dijadikan penetapan Yudian sebagai kepala BPIP adalah Pusat Studi Pancasila dan bela negara yang sudah berjalan dengan baik.
"Melalui Pusat Studi Pancasila yang kami miliki, kami sering mengadakan seminar dan workshop," jelas Sahiron pada HarianJogja.com -- jaringan SuaraJogja.id, Rabu.
Di samping itu, Yudian, kata Sahiro, memiliki segudang argumentasi bahwa Indonesia harus mempertahankan ideologi Pancasila, baik alasan agama maupun alasan sekuler, terutama alasan-alasan keagamaan yang sangat dalam. Sebab, terdapat berbagai agama dan kepercayaan di Indonesia.
Dengan jabatan baru sang profesor, ia berharap Yudian amanah dan berhasil dalam membina ideologi pancasila.
"Keberhasilan dari institusi yang dia pimpin dilihat secara bertahap," kata dia.
