Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengeluarkan pernyataan pribadi. Hal itu Mardani sampaikan merespon penolakan Jokowi mengenai pemulangan eks kombatan ISIS ke Indonesia.
Mardani berpendapat, pernyataan Jokowi cenderung akan diamini oleh banyak orang. Sebab, sosok Jokowi lekat dengan institusi Kepresidenan.
"Menurut saya, Presiden tidak boleh sering-sering mengatakan ini pendapat pribadi. Karena Presiden kami ini juga di banyak masyarakat disebutnya sebagai institusi Kepresidenan. Apa yang dikatakan oleh presiden itu akan diikuti oleh orang yang di bawahnya. Tidak bisa bilang ini pendapat pribadi," kata Mardani di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2020).
Mardani lebih sepakat jika Jokowi berkata, "Kami putuskan bersama di Rapat Terbatas".
Baca Juga: BNPT: Identitas 600 WNI Eks ISIS Masih Diverifikasi
Hal tersebut dipandang Mardani sebagai sesuatu yang elok dalam merespon soal pemulangan ratusan teroris pelintas batas (foreign terrorist fighters) tersebut.
"Makanya lebih baik kita tunggu Ratas gitu. Saya lebih apresiasi kalau "ayo kita putuskan bersama di Ratas," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan tidak menyetujui pemulangan ratusan WNI mantan kombatan ISIS dari Timur Tengah yang kedapatan dalam video sudah membakar paspor masing-masing.
Namun, Jokowi mengatakan belum bisa secara resmi menuangkan hal tersebut menjadi satu kebijakan yang nantinya diimplementasikan pemerintah.
Sebab, kata Jokowi, pemerintah lebih dulu akan menggelar rapat terbatas sebelum memutuskan apakah bakal memulangkan atau tidak ratusan WNI eks ISIS tersebut.
Baca Juga: Soal WNI Eks ISIS, Cholil Nafis: Lupakan Mereka karena Sudah Lupa NKRI
"Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak. Tapi, masih diratas-kan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2)
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan, semua kebijakan yang dilakukan pemerintah termasuk memulangkan WNI eks ISIS harus melalui perhitungan yang detail.
