Jokowi soal Ibu Kota Baru: Bukan Apa-apa, Beban di Pulau Jawa Sudah Berat

Jum'at, 07 Februari 2020 | 05:55 WIB
Jokowi soal Ibu Kota Baru: Bukan Apa-apa, Beban di Pulau Jawa Sudah Berat
Presiden Jokowi saat berkunjung ke PT PAL Indonesia, Surabaya, Senin (27/1/2020). (Sumber: Foto Biro Setpres).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan gambaran baru mengenai pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Penajam Paser, Kalimantan Timur.

Dia menyinggung beban yang ada di Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta sudah sangat besar.

Jokowi menyebut, populasi di Pulau Jawa mencaapi 149 juta jiwa. Angka tersebut merupakan 54 persen dari total 17 ribu orang yang mendiami bumi Nusantara ini.

"Kami harapkan perpindahan ini perlu saya sampaikan bukan karena apa-apa karena memang beban yang ada di Pulau Jawa ini terlalu sangat berat," kata Jokowi di Balroom Hotel Aston Kartika, Tomang, Jakarta Barat, Kamis (6/2/2020) malam.

Baca Juga: Nangis Memohon Jokowi Setop Tambang, Ahmad Yani: Saya Siap Mati di Istana

"Coba dibayangkan kita memiliki 17 ribu penduduk di Indonesia tetapi di Jawa saja, itu 54 persen penduduknya. 54 persen penduduk Indonesia ada di Jawa 149 juta jiwa," kata dia.

Jokowi juga menyebut, 58 persen pergerakan ekonomi berada di DKI Jakarta. Hal itu menyebabkan pemerataan ekonomi di Indonesia menjadi sulit jika Jakarta tetap dijadikan sebagai pusat pemerintahan.

“Kemudian pergerakan ekonomi itu 58 persen itu ada di pulau Jawa, khususnya di Jakarta sehingga pemerataan nya akan sangat sulit kalau itu kita teruskan,” jelas Jokowi.

Jokowi pun menginginkan agar Indonesia memunyai dua magnet seperti halnya sejumlah negara. Dia mengambil contoh New York dan Whasington DC milik negeri Paman Sam serta Sydney dan Canberra milik negeri Kangguru, Australia.

"Negara lain misalnya Amerika memiliki New York dan Washington DC, Australia juga memiliki Sydney dan Canberra. Malaysia juga memiliki Kuala Lumpur dan Putra Jaya," paparnya.

Baca Juga: Pulangkan WNI ISIS, Pemerintahan Jokowi 'Digencet' Isu HAM dan Radikalisme

Untuk itu, Jokowi ingin adanya pemerataan ekonomi di seluruh wilayah di Indonesia. Sebab, agar perekonomian tidak hanya bertumpu pada pulau Jawa atau dengan kata lain Jawasentris.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI