Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pemeriksaan anggota DPR RI Fraksi PAN, Ahmad Riski Sadig dalam kasus suap pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.
Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut, pemeriksaan terhadap Ahmad Sadig untuk menelisik sejumlah pengajuan dana alokasi khusus di Kabupaten Tulungagung.
Ahmad Sadig diperiksa oleh penyidik KPK dalam kapasitas sebagai saksi untuk eks Ketua DPRD Tulungagung Supriyono yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap tersebut.
"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait pengajuan dan pembahasan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Tulungagung," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2020) malam.
Baca Juga: Dipulangkan ke Polri, Ketua KPK: Status Kompol Rossa Masih Polisi
Dalam pemeriksaan ini, kata Ali, Riski juga dicecar penyidik KPK apakah mengetahui sejumlah aliran suap yang diterima Supriyono dalam DAK Kabupaten Tulungagung.
"Ya, bagaimana pengetahuan dari saksi secara detail ya terkait dengan uang-uang yang diketahui, terkait pemberian. Tentunya, tidak bisa kami sampaikan," tutup Ali
Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan di kediaman Riski di Jawa Timur pada Kamis (11/7/2019) lalu. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah barang bukti seperti dokumen maupun barang bukti elektronik.
Selain Riski, KPK juga menggeledah sejumlah rumah milik eks pejabat di Jatim. Di antaranya, mantan Kabid Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Jatim, Budi Juniarto, Kabid Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Jatim, Toni Indrayanto; mantan Kepala Bappeda Provinsi Jatim, Budi Setiawan.
Untuk diketahui, dalam konstruksi perkara kasus tersebut, Supriyono diduga menerima Rp 4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.
Baca Juga: Dua Kali Tak Datang, Zulhas Minta KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan
Uang tersebut diduga berasal dari Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung.
Dalam persidangan Syahri Mulyo, terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun bantuan provinsi yang dikumpulkan dari uang "fee" para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.
Dalam persidangan itu, terungkap bahwa Supriyono menerima Rp 3,75 miliar dengan rincian penerimaan "fee" proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp 500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp 2 miliar.
Selanjutnya, penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp 750 juta sejak 2014-2018.
Kemudian, "fee" proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar. KPK terus mendalami dugaan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan tersangka SPR sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.
