Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan kembali tidak memenuhi panggilan KPK, Kamis (6/2/2020), hari ini.
Zulkifli Hasan dijadwalkan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus perkara kasus dugaan suap terkait revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau tahun 2014.
Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, agenda pemeriksaan ini merupakan pemanggilan kedua terhadap Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan. Alasan tak bisa hadir, Zulhas meminta KPK agar kembali menjadwalkan pemeriksaan.
"Berdasarkan konfirmasi yang kami terima, yang bersangkutan tidak bisa hadir dan meminta dijadwal ulang," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Baca Juga: Buronan Harun Masiku Diburu Seluruh Polda, KPK: Semoga Membuahkan Hasil
Terkait penjadwalan ulang itu, Zulhas berjanji kepada penyidik KPK akan datang dalam agenda pemeriksaan yang akan dilaksanakan pada Jumat (14/2/2020) pekan depan.
"Jadwal ulang untuk tanggal 14 februari. Beliau akan siap hadir untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi perizinan perhutanan tahun 2014. Alasannya tidak hadir karena beliau ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi dijadwal ulang," kata dia.
Sedianya, Zulhas akan diperiksa berkaitan dengan kasus PT Palma Satu, anak usaha dari grup PT Duta Palma Group yang telah ditetapkan sebagai tersangka kejahatan korporasi soal revisi alih fungsi hutan di Riau.
Pemeriksaan pun, ketika Zulhas dalam kapasitas mantan Menteri Kehutanan era, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Diketahui, KPK resmi menetapkan tiga tersangka yang terdiri dari perorangan dan korporasi dalam kasus dugaan pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan.
Baca Juga: Sambangi DPR Lagi, Ketua KPK Firli Bahuri: Kami Ketemu Pimpinan Dulu
Tiga tersangka itu adalah sebuah korporasi PT Palma, Legal Manager PT Duta Palma Group Tahun 2014 Suheri Terta (SRT), dan Surya Darmadi.
Hubungan antara korporasi dengan dua orang tersangka lainnya, yaitu diduga pertama, perusahaan yang mengajukan permintaan pada mantan Gubernur Riau Annas Maamun diduga tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas dimiliki oleh PT Darmex Agro.
Surya diduga juga merupakan "beneficial owner" PT Darmex Agro dan Duta Palma Group. Suheri merupakan Komisaris PT Darmex Agro dan orang kepercayaan Surya, termasuk dalam pengurusan perizinan lahan seperti diuraikan dalam kasus ini.
Dalam penyidikan itu, diduga Surya merupakan "beneficial owner" PT Palma Satu bersama orang kepercayaannya, Suheri Terta, daIam mengurus perizinan lahan perkebunan.
Duta Palma Grup dan PT Palma Satu sebagai korporasi telah memberikan uang Rp 3 miliar kepada Annas Maamun terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014.
