Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim pemerintah pusat terus berupaya melakukan percepatan kebijakan satu peta. Hal ini disebut sudah dilakukan sejak tahun 2016.
Program utamanya kata Jokowi, sinkronisasi integrasi, kompilasi dan berbagai informasi geospasial di seluruh pulau.
"Kami tahu sejak 2016 kita telah melakukan langkah percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta yang program utamanya adalah sinkronisasi integrasi, kompilasi dan berbagai informasi geospasial di setiap pulau," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (6/2/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku telah menerima laporan dari tim percepatan kebijakan satu peta. Dari laporan tersebut pemerintah berhasil merampungkan kompilasi sejumlah peta tematik yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Menteri Jokowi Berkumpul Mau Bikin Pusat Informasi Virus Corona
"Tim percepatan kebijakan satu peta ini telah berhasil mengkompilasi 84 peta tematik dari target 85 peta tematik. Jadi 84 dari 85 peta tematik yang telah berhasil dikompilasi tinggal satu peta tematik terkait dengan peta batas administrasi desa atau kelurahan yang ditargetkan, kita ditargetkan selesai di Desember 2020," kata dia.
Jokowi menyebut, setelah satu peta nasional rampung masyarakat bakal dapat kemudahan atas permasalahan tumpang tindih informasi-informasi geospasial yang ada di berbagai daerah.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meyakini satu peta dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan selama proses pembangunan yang sering menyebabkan terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan.
"Setelah kompilasi peta tematik selesai kita akan bisa lebih fokus mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih antarinformasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah," ucap Jokowi.
Jokowi pun menekankan beberapa hal. Pertama ia meminta informasi geospasial yang telah dihasilkan dari kebijakan satu peta ini bisa diakses dalam satu geoportal.
Baca Juga: Jokowi: Kerugian Akibat Karhutla di Indonesia Capai Ratusan Triliun Rupiah
"Ya semuanya 1 geoportal sehingga masing-masing kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dapat memperoleh satu sumber data spasial, satu standar, satu referensi satu basis data dan 1 geomortal," kata Jokowi.
