Infografis
Suara.com - Ajang balapan mobil listrik atau formula E di Jakarta menuai polemik karena kawasan Monas, Jakarta Pusat, yang direncanakan menjadi lintasan balap tidak mendapat izin dari Kementerian Sekretariat Negara. Fraksi PSI di DPRD Jakarta kemudian meminta Pemprov DKI untuk membatalkan ajang yang rencananya bakal berlangsung Juni 2020.
Setelah bisa dibatalkan, Anggota DPRD fraksi PSI Justin Adrian meminta anggaran yang rencananya akan digunakan untuk ajang ini dialihkan untuk penanganan banjir. Pasalnya, biaya yang harus digelontorkan Pemprov DKI untuk penyelenggaraan formula E sekitar Rp 1,2 triliun.
Justin juga mengkritisi tindakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang dianggap lebih mementingkan ajang balap ini dari pada banjir. Ia beranggapan penanganan banjir seharusnya menjadi program prioritas DKI.
“Awal tahun baru 2020 Jakarta mengalami banjir besar, padahal cuma hujan sehari. Seharusnya antisipasi banjir menjadi prioritas utama Pemprov DKI, bukan Formula E. Rakyat Jakarta kebanjiran, tapi Gubernurnya malah bikin acara balapan mobil,” ujar Justin Adrian, Anggota Komisi D Fraksi PSI kepada wartawan, Kamis (6/2/2020).
Baca Juga: Dalih Cagar Budaya, Kemensesneg Larang Anies Gelar Formula E di Monas
Justin menilai, dengan adanya penolakan ini, sebaiknya Pemprov DKI meninjau kembali acara Formula E. Pihaknya disebutnya juga telah menganggap formula E tak memiliki manfaat jelas tapi masih tetap dijalankan.
![Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Co-Founder & Chief Championship Officer of Formula E, Alberto Longo, dalam acara peresmian Formula E Jakarta 2020 di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (20/9/2019). [Suara.com/Fakhri Fuadi Muflih]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/09/20/20670-peluncuran-formula-e-jakarta-suaracomfakhri.jpg)
“Dari awal, kami menolak karena manfaat acara ini tidak jelas. Jika masih ngeyel juga, maka jelas sekali bahwa Pemprov DKI memang tidak punya prioritas yang jelas. Saya usul, sebaiknya Formula E dibatalkan, lalu uangnya buat antisipasi banjir yang lebih mendesak,” jelas Justin.
Antisipas Banjir
Justin menyebutkan ada tiga program antisipasi banjir yang lebih layak menjadi prioritas Pemprov DKI, yaitu perbaikan tanggul, normalisasi sungai, dan perbaikan pompa.
Dia menuturkan, berdasarkan survei Kementerian PUPR menemukan 44 tanggul rusak di Jabodetabek. Salah satunya, ada tanggul jebol di Kramat Jati, Jakarta Timur, namun warga sekitar terpaksa memperbaikinya secara swadaya.
Baca Juga: Usai Rapat di Kantor Setneg, Anies Pastikan Revitalisasi Monas Berlanjut
“Saking lambatnya Pemprov DKI, warga sampai memperbaiki tanggul sendiri. Uang dan materialnya dari warga semua, Rp 20 juta. Uang segitu engga ada apa-apanya dibanding anggaran Formula E sebesar Rp 1,2 triliun,” ucap Justin.
