Suara.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali menyampaikan alasan dirinya dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo mau menerima tawaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk gabung ke pemerintah. Prabowo diangkat Jokowi sebagai Menteri Pertahanan dan Edhy menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.
Menurut Prabowo, dengan bergabung ke pemerintahan, Partai Gerindra tetap bisa menunaikan janji kampanye Prabowo-Sandiaga Uno saat Pilpres 2019 lalu.
Setidaknya ada lima janji yang menurut Prabowo bisa dijalankan ia dan Edhy, diantaranya swasembada pangan, swasembada energi dan bahan bakar, swasembada dan kedaulatan air, melawan korupsi, dan membangun pertahanan yang kuat.
"Kalau kami tidak bisa lima-limanya, kita perjuangkan minimal melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita mungkin bisa membantu kesejahteraan nelayan-nelayan kita," ujar Prabowo saat pidato di HUT ke-12 Gerindra di DPP Partai Gerindra, Raguna, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2020).
Baca Juga: Dikarantina di Natuna, WNI dari China Dijenguk Prabowo
"Tapi juga kita harapkan dari kelautan dan perikanan kita bisa menambah protein untuk rakyat kita yang miskin. Kita bisa membantu biar anak-anak kita tidak stunting, bisa dapat protein dari laut juga bisa menambah devisa untuk rakyat dan bangsa Indonesia," Prabowo menambahkan.
Terkait pertahanan, Prabowo bisa menjamin kedaulatan dengan Indonesia.
"Kita bisa menjamin bangsa Indonesia tidak dipecah belah," kata Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga ingin memperbaiki iklim politik yang memanas sepanjang masa kampanye Pemilu 2019 lalu.
"Bersama-sama ternyata kita bisa membangun suatu suasana iklim politik yang baik, yang sejuk, yang tenang, yang bersuasana kekeluargaan, yang bersuasana kerukunan. Ini harus sangat kita jaga karena negara kita adalah negara yang sangat besar, sangat majemuk, banyak suku, banyak ras, banyak agama, banyak budaya," tegasnya.
Baca Juga: Ternyata Prabowo Kecewa saat Datang ke Natuna Lihat WNI dari Wuhan
Meski begitu dia berharap seluruh kadernya untuk loyal terhadap partai dan negara, agar masyarakat tidak lagi terpecah belak akibat Pemilu 2019.