Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku pemerintah belum memutuskan akan memulangkan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS dari Timur Tengah.
Menurut ia, para eks ISIS tersebut bisa saja dipulangkan, tetapi nantinya akan mendatangkan banyak mudarat atau ruginya.
Mahfud mengatakan kepulangan WNI eks ISIS tersebut masih dianalisis baik atau buruknya terkait dengan pemulangan WNI. Namun Mahfud menegaskan kalau keputusan itu belum diambil pemerintah.
"Sampai hari ini belum ada keputusan dipulangkan," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).
Baca Juga: Pejabat Natuna Ingin Lapor Jokowi Soal Panglima TNI, Ini Respons Mahfud MD
Mahfud menuturkan kalau pemerintah membentuk tim yang dipimpin langsung oleh Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Alius Suhardi. Tim itu akan memutuskan apakah pemerintah akan memulangkan WNI eks ISIS ke Indonesia.
Menurutnya ratusan WNI eks ISIS itu bisa saja dipulangkan ke tanah air, akan tetapi menurutnya bisa tidak dipulangkan dengan mempertimbangan kerugiannya.
"Bisanya sih bisa, pilihannya dipulangkan atau tidak karena ada mudaratnya juga," kata dia.
Mudarat yang dicontohkan Mahfud ialah seperti dampak dari berpulangnya para eks ISIS itu dan kemudian berbaur dengan masyarakat Indonesia. Dampak bagi masyarakat dan juga bagi para eks ISIS itu pun dinilainya bisa jadi menimbulkan masalah baru.
"Kalau dipulangkan itu nanti bagaimana deradikalisasinya dan kemudian penerjunannya ke tengah masyarakat ketika merasa secara psikologis terisolasi oleh sikap-sikap masyarakat nanti kan bisa jadi masalah baru kan," ujarnya.
Baca Juga: Mahfud MD Klaim Luasan Karhutla di Indonesia Kian Menurun
Dengan begitu Mahfud menerangkan kalau pemulangan WNI eks ISIS tersebut masih menjadi pembahasan termasuk membahas perihal hukumnya.
