Infografis
Suara.com - Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal dan Ketua DPRD Natuna Andes Putra ingin mengadu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka mempersoalkan pernyataan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang dianggapnya berbohong soal jarak lokasi karantina WNI dari Wuhan jauh dari pemukiman warga Natuna.
Terkait itu, Menteri Politik Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) Mahfud MD enggan mengomentari hal tersebut secara detail.
"Aduh kok itu disambung-sambung terus ya," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).
Sebelumnya Abdul dan Andes ingin menyampaikan adanya sejumlah kekeliruan informasi yang disampaikan pemeritah pusat soal karantina WNI dari Wuhan di Natuna.
Baca Juga: Cegah Virus Corona, Hong Kong Akan Karantina Semua Pendatang dari China
Salah satu yang ingin disampaikan ke Jokowi, kata Andes, terkait informasi keliru yang disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang menyebut hanggar Lanud Raden Sadjad, lokasi karantina jauh dari pemukiman warga.
"Kami ingin menjelaskan secara langsung data-data yang kami anggap pembohongan publik, itu yang akan kami sampaikan ke beliau (Jokowi), karena kami juga heran data darimana yang bisa berstatement di tv nasional disitu kami meresa disudutkan karena efeknya dari daerah luar membully kami dengan data seperti itu," kata Andes di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Menurutnya, hanggar Lanud Raden Sadjad yang dijadikan lokasi karantina hanya berjarak 1,7 km dari Kota Ranai, 1,5 km dari Pemukiman Pering, 1,2 km dari Pelabuhan Nelayan Pering, dan 1,4 km dari Kota Tua Penagi.
"Jarak dari hanggar ke pemukiman masyarakat itu dari hanggar ke Penagi itu hanya 1,2 km, dari kantor saya itu hanya 1,4-1,7 km, kan ada juga yang menyatakan jarak aman 2-3km, nah jadi kami resah dong, di bawah 2 km, itu yang membuat kami resah dan was was," jelas Andes.
Baca Juga: Pemerintah Tak Larang Kargo Asal China Masuk ke Indonesia, Ini Alasannya
