Tolak Kuliner Muara Karang, PDIP Merasa Dituduh Tak Pro Wong Cilik

Rabu, 05 Februari 2020 | 09:28 WIB
Tolak Kuliner Muara Karang, PDIP Merasa Dituduh Tak Pro Wong Cilik
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. (Suara.com/Yasir)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI tak memedulikan alasan kontraktor pusat kuliner di Muara karang, Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) yang menyebut akan mempercantik kawasan itu. Penggarap proyek itu diminta tidak mengelabui masyarakat dengan dalih tersebut.

Ketua fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI, Gembong Warsono mengatakan alasan estetika tidak bisa diterima untuk mengubah lahan yang awalnya direncanakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) itu. Ia bahkan menganggap alasan JUP itu hanya sekadar akal-akalan saja.

"Sudahlah jangan mengelabui, itukan untuk mengelabui saja. Itu akal-akalan saja untuk menutupi kesalahan mereka," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Rabu (5/2/2020).

Ia juga menganggap alasan menjadikan lahan sebagai pusat kuliner demi mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga hanya dalih. Bahkan ia menyebut ada tujuan lain, yakni membuat fraksinya yang mengungkap hal ini, tidak peduli pada rakyat kecil.

Baca Juga: Adik Mantan Gembong Narkoba Luncurkan Ponsel Layar Lipat Pablo Escobar

"Dia buat tameng rakyat kecil yaitu UMKM, sehingga F-PDIP memprotes seolah-olah PDI enggak pro rakyat kecil. Itu cuma akal-akalan doang," jelasnya.

Karena itu, Gembong meminta peruntukkan lahan dikembalikan kepada fungsi awal, yakni jalur hijau. Ia tidak menerima alasan apapun dari PT JUP.

"Sampaikan kepada JUP, sudahlah kembalikan kepada fungsinya. Fungsinya apa? Untuk jalur hijau. Ya kembalikan ke jalur hijau saja. Sudah selesai kok. Itu kan perubahan peruntukan," pungkasnya.

Sebelumnya, pihak kontraktor penggarap kawasan Kuliner Muara karang, PT. Jakarta Utilitas Propertindo buka suara soal proyeknya itu. Menurutnya pengerjaan yang dilakukan pihaknya itu adalah untuk mempercantik lokasi di bantaran kali itu.

Proyek ini sendiri ditentang oleh DPRD DKI karena dianggap mengubah alih fungsi lahan yang diperuntukkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Rencana itu sudah dibuat oleh Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Baca Juga: Video Detik-detik Terbunuhnya Gembong ISIS Abu Bakar Al Baghdadi

Corporate secretary and legal dept head PT. Jakarta Utilitas Propertindo, Andika Silvananda menjelaskan, desain pengerjaan yang dilakukan tetap menjadikan lokasi sebagai RTH. Lokasi yang kini terlihat hanya semak belukar, kata Andika, akan menjadi lebih bagus setelah digarap.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI