Infografis
Suara.com - Polri mengaku masih menunggu kebijakan dari pemerintah untuk mengawasi pemulangan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) eks-ISIS dari Timur Tengah.
Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan koordinasi dan perhitungan risiko terus dilakukan Polri dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Agama, Kementerian Sosial di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan terkait rencana ini.
"Apakah betul dipulangkan, masih menunggu informasi dari pemerintah. Tentunya kan di dalam kegiatan tersebut tidak hanya polisi saja yang ada ya. Ada beberapa stakeholder yang berkaitan dengan hal tersebut. Yaitu ada BNPT, pemerintah, dan ada kepolisian dan sebagainya di sana," kata Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2020).
Argo menyebut pihaknya masih menunggu rapat teknis untuk mematangkan rencana pemulangan WNI eks-ISIS.
Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Lakukan Deradikalisasi kepada 600 WNI Eks-ISIS
"Nanti saat rapat-rapat teknis pun akan kami berikan masukan. Tapi kami belum mendapatkan informasi untuk rapat teknis, masih menunggu," ucap Argo.
Sebelumnya, Menteri Agama, Fachrul Razi menyebut BNPT akan segera memulangkan 600 WNI eks-ISIS dari Timur Tengah ke Indonesia.
Fachrul mengatakan sebagian besar WNI eks ISIS tersebut dalam keadaan terlantar. Sehingga, dia pun menyatakan rencana pemulangan mereka ke Indonesia atas prinsip kemanusiaan.
Rencana pemulangan mereka akan diputuskan dalam rapat koordinasi menteri di bawah Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan.
"Rencana pemulangan mereka itu belum diputuskan pemerintah dan masih dikaji secara cermat oleh berbagai instansi terkait, di bawah koordinasi Menkopolhukam. Tentu ada banyak hal yang dipertimbangkan, baik dampak positif maupun negatifnya," kata Fachrul di Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Baca Juga: Pemulangan WNI eks Teroris ISIS Belum Bisa Dilakukan
