Infografis
Suara.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly merespons pelaporkan dirinya oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ICW melaporkan Yasonna atas dugaan telah merintangi penyidikan KPK terkait kasus suap yang melibatkan Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku.
Menanggapi laporan tersebut, Yasonna mengaku tidak mau ambil pusing.
"Memangnya dia apa? Kenapa memang dilaporin? Biarkan saja, ada urusan apa?" ujar Yasonna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Sebelumnya, Yasonna juga telah menegaskan, bahwa yang bisa memecat dirinya hanya Presiden Jokowi karena memiliki hak prerogatif. Jawaban Yasonna tersebut ditujukan kepada ICW.
Baca Juga: Ombudsman Ogah Gabung Tim Independen, Yasonna: Tidak Mau Ya Tidak Usah
Sebagaimana diketahui, ICW meminta Yasonna ikut diberhentikan lantaran sudah mencopot Ronny F Sompie dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Imigrasi.
Yasonna juga berkeyakinan bahwa pemecatan merupakan langkah tepat. Karena Yasonna beranggapan kesalahan dalam informasi mengenai keberadaan Harun Masiku ada pada Ronny sebagai Dirjen Imigrasi saat itu.
"Yang bisa mencopot saya presiden, bukan dia. Sepanjang saya benar, apapun saya labrak. Jangan pakai kata labrak lah, apapun akan saya.. karena masalah Masiku memang sistem kami yang sedang dalam apa itu kok. Sudah berapa tahun saya menyuruh pergantian sistem," ujar Yasonna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (30/1/2020).
Diketahui, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhan langsung merespon Menteri Hukum Dan HAM RI Yasonna H Laoly yang mencopot Dirjen Imigrasi, Ronny F Sompie. Pencopotan ini dilakukan karena ada skandal data pencarian Harun Masiku, yang merupakan tersangka korupsi.
Ronny dicopot karena kelalaian Imigrasi dalam menginformasikan bahwa buronan Caleg PDI Perjuangan, Harun Masiku masih berada di Singapura setelah ditetapkan tersangka oleh KPK pada Rabu (8/1/2020).
Baca Juga: Menteri Yasonna: Emang Saya Tolol Mau Lindungi Buronan KPK Harun Masiku?
Menanggapi hal itu, Kurnia menyebut seharusnya, Presiden Joko Widodo sekaligus mencopot Menteri Yasonna. Karena Yasonna yang memiliki otoritas tertinggi di lembaganya.
