Infografis
Dengan lugas, Mendagri menerangkan kepada delegasi Komisi Global tentang adanya perbedaan menyolok atas sistem hukum di berbagai negara, seperti Singapura, yang super ketat dan bahkan menyamakan pidana narkoba dengan pidana terorisme, lalu Filipina yang fokus pada “punishment” yang eksesif dan Indonesia yang juga ketat dan bahkan mengadopsi sistem “death penalty” kepada pengedar besar seperti dalam kasus Bali Nine.
Ruth minta Tito mendukung pradigma baru yang lebih humanis, dengan penerapan sistem hukum alternatif, seperti kerja sosial dan rehabilitasi, terhadap pengguna narkoba yang tertangkap dengan jumlah yang kecil. Tito berjanji akan memperhatikan rekomendasi tersebut, sembari menerangkan bahwa paradigma tersebut sudah mulai diadopsi oleh Indonesia, khususnya dengan pendekatan assesment terhadap pelaku pidana narkoba untuk kemudian semaksimal mungkin dipertimbangkan untuk direhabilitasi.
Namun pendekatan “assesment-rehabilitasi’ ini, ujar Tito, harus juga diikuti oleh kebijakan penurunan “suplay-demand” atas narkoba. Pendidikan, pengetatan spot perbatasan jalur perdagangan narkoba lintas negara, penyediaan sarana ekspresi bakat bagi generasi muda adalah beberapa langkah yang baik dan harus dilakukan.
Menurutnya, bahwa Kemendagri telah melakukan fasilitasi antara BNN dan Pemda untuk melakukan langkah-langkah tersebut. Pertemuan selama lebih dari 1 jam tersebut ditutup dengan pemberian cindera mata oleh Tito kepada Ruth. (*)
Baca Juga: Mendagri : Realisasi Anggaran Kemendagri 2019 di Atas 90 Persen
