Infografis
Suara.com - Mantan asisten pribadi atau aspri dari eks Menpora, Imam Nahrawi, Miftahul Ulum didakwa telah menerima Rp 11,5 miliar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dakwaan itu dibacakan jaksa dalam sidang kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020).
Jaksa KPK, Ronald Worotikan menyebut bahwa uang tersebut turut diterima oleh Imam Nahrawi. Uang itu diduga kuat untuk mempercepat proses pencairan dana hibah.
"Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang perbuatan berlanjut, telah menerima hadiah atau janji yaitu, terdakwa bersama Imam Nahrawi telah menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 11,5 miliar," kata jaksa Ronald dalam dakwaannya.
Jaksa Ronald membeberkan ada dua proposal yang diajukan KONI, yang menjadi sumber uang kepada Miftahul Ulum.
Baca Juga: Kasus Dana Hibah Kemenpora, KPK Periksa Ketua KONI Pusat
Pertama, proposal bantuan dana hibah Kemenpora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi event Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018.
Kemudian, proposal terkait dukungan KONI pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018.
Uang diterima Ulum atas perbantuan proposal tersebut didapat dari Sekretaris Jendral KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendum KONI Jhonny E. Awuy. Keduanya pun sudah menjadi terpidana.
"Patut diduga, hadiah diiberikan untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI pusat kepada Kemenpora pada 2018, yang bertentang dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Imam Nahrawi selaku Menpora," jaksa Ronald menerangkan dalam dakwaannya.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Miftahul Ulum didakwa melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Baca Juga: KPK Periksa Legislator Demokrat, Kasus Suap Dana Hibah Kemenpora ke KONI
